- Romys Binekasri / VIVA.co.id
VIVA.co.id – PT Aneka Gas Industri Tbk, berencana melakukan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia.
Rencananya, perseroan akan melepas saham sebanyak-banyaknya 25 persen, atau setara 766.660.000 lembar saham, di mana rentang harga dipatok pada angka Rp1.000 - Rp1.290 per lembar saham.
Wakil Direktur Aneka Gas Industri Rachmat Harsono mengatakan, dari perolehan dana hasil IPO tersebut, perseroan mengharapkan dana segar sekitar Rp989 miliar. Rencananya, dana IPO akan digunakan untuk ekspansi sebesar 40 persen, pembayaran utang 40 persen, dan modal kerja sebesar 20 persen.
"Usia ke 100 tahun ini, merupakan suatu pembuktian terhadap calon investor bahwa gas industri memiliki prospek yang berkelanjutan. Gas industri juga menjadi salah satu bahan penopang laju produksi 10 sektor industri yang masuk dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035)," kata dia di Pasific Place Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.
Menurutnya, memasuki kuartal III tahun 2016, memang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk melakukan IPO.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tumbuh menjadi 5,18 persen, di mana sektor transportasi, kesehatan, konstruksi, dan agrikultur merupakan beberapa sektor yang mendorong laju pertumbuhan.
"Untuk produk kami itu, bisa digunakan dari hulu ke hilir seperti sektor manufaktur, rumah sakit, untuk pembangunan jalan, pertanian, bahkan makanan pun juga," tuturnya.
Untuk memuluskan peraihan dana IPO, perusahaan akan menawarkan sahamnya hingga ke luar negeri seperti Hong Kong, Kuala Lumpur, dan Singapura. Perseroan memilih yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yaitu, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Securities Indonesia.
Perusahaan akan melakukan penawaran umum pada 19 hingga 22 September 2016 dan dijadwalkan tercatat di BEI pada akhir September 2016. (asp)
Harga Gas Murah Industri Bikin Pemasukan Negara Hilang Rp 15,70 Triliun
Sepanjang 2023 penerimaan negara yang hilang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15,70 triliun, imbas kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
