DPR Akan Panggil Menteri Agama Guna Dalami Paspor Palsu

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Sumber :

VIVA.co.id – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan, terdapat 177 warga negara Indonesia (WNI) yang menggunakan paspor Filipina untuk melaksanakan ibadah haji.

img_title AHY Umumkan Annisa Pohan Hamil 7 Bulan: Insyaallah Kalau Lahir Shio-nya Kuda Api

Diduga kuat mereka adalah korban penipuan kelompok sindikat yang menggunakan dokumen paspor Filipina karena terbatasnya kuota haji Indonesia. Sementara, kuota haji Filipina masih tersisa banyak.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terkait hak tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan oleh Kementerian Agama.

img_title Trump Rayu Demokrat Setujui RUU Pendanaan untuk Akhiri 'Shutdown' AS

"Saya cukup prihatin untuk permasalahan ini, kenapa bisa seperti itu. Ini input buat Menteri Agama. Ada hasrat tinggi dari masyarakat, tetapi mencari jalan ilegal. Ini pelanggaran di negara lain (Filipina). Konstitusi Filipina terganggu, harus dihentikan, diberantas," kata Agus, saat ditemui di ruang kerjanya, Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.

Menurutnya, mengubah paspor sama saja mengubah kewarganegaraan. Oleh karena itu, permasalahan ini mesti didalami.

img_title AHY: Demokrat Tolak Tunjangan Anggota DPR RI

"Kalau perlu nanti dibentuk dirjen atau kementerian, atau institusi khusus yang mengurus masalah haji. Kementerian Agama sudah banyak yang ditangani. Setidaknya harus ada institusi khusus perihal haji. Karena kuota kita pun terbatas. Bahkan, sampai ada yang harus menunggu selama 30 tahun untuk naik haji," kata Agus.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

DPR berencana memanggil Menteri Agama dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII untuk mencari jalan keluar.

"Ini harus distop dan tidak boleh terjadi lagi," kata politisi Demokrat tersebut menegaskan.   (webtorial)

Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon

IHSG Anjlok 8 Persen, Jansen Demokrat Desak Komisi XI DPR Panggil OJK dan BEI

Wasekjend DPP Demokrat Jansen Sitindaon mendesak Komisi XI DPR memanggil OJK dan BEI setelah IHSG anjlok 8,01 persen, sekaligus meminta evaluasi tata kelola pasar modal.

img_title
VIVA.co.id
16 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut