VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mendesak pemerintah, baik Presiden Jokowi maupun Menag RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan lobi aktif terhadap negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Myanmar, dan negara lain yang kuota hajinya tidak terpakai, untuk menghindari kasus 177 WNI yang ditangkap di Filipina. Bisa juga melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Haji Persiapan Pelaksanaan Haji (FPKS), dan Abdul Malik Haramain sebagai salah anggota tim pengawas haji (FPKB) DPR RI.
“Problem kita tiap tahun permintaan haji (diman) itu lebih dari 211 ribu jamaah haji. Bahkan ada yang harus antri sampai 25-an tahun. Nah, kebetulan ada negara tetangga yang kuota hajinya tidak dipakai (slot tersisa) inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia,” kata Fahri Hamzah dan Malik Haramaian pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.
Slot itulah kata politisi PKS itu, yang dimanfaatkan oleh calo Indonesia dan calo Filipina, untuk mengeluarkan paspor guna mendapatkan visa dari Saudi Arabia melalui pemerintah Filipina. Untuk itu pemerintah Indonesia harus mempunyai bargaining untuk memanfaatkan kuota itu dengan baik.
Selain itu kata Fahri pemerintah harus menagih janji Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk tambahan kuota haji 20.000-an yang dijanjikan sendiri saat musibah Mina pada musim haji tahun 2016 lalu.
“Pemerintah harus menagih tambahan kuota jamaah haji yang disampaikan langsung oleh Raja Salaman seusai tragedi Mina tahun lalu itu. Sayang kalau dibiarkan. Sementara calon jamaah haji secara normal harus antri sampai 25-an tahun. Jadi, pemerintah harus pro aktif untuk melobi janji itu,” kata Fahri lagi. (webtorial)
Kuota Indonesia Sudah Terpenuhi, Kemenag Imbau Jangan Tertipu Tawaran Visa Non Haji
Total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.
