- Guardian
VIVA.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo meminta pemerintah mencari solusi terkait mandeknya pembangunan smelter oleh PT Freeport.
Sebab, lanjutnya, jika hal tersebut dibiarkan akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar.
"Kalau smelter dianggap menguntungkan, walau tidak diatur undang-undang, pemerintah seharusnya dapat mencari jalan keluar. Dengan membentuk satu konsorsium antara BUMN Aneka Tambang dengan perusahaan tambang untuk berinvestasi dengan membangun smelter secara bersama-sama, sehingga dapat dipakai secara bersama-sama," kata politisi Gerindra ini di kompleks Parlemen, Rabu 24 Agustus 2016.
Tak hanya itu, sambungnya, pemerintah juga harus fleksible terkait kebijakan pembangunan smelter.
"Oleh karena itu saya meminta pemerintah ke depannya harus realistis, sebab menurut saya undang-undang yang mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun smelter sangatlah tidak ekonomis dan merugikan jadi seharusnya pemerintah dapat lebih realistis," ujar Harry.
Ke depannya tanpa mengurangi atau mundur dari semangat hilirisasi, pembangunan smleter harus terus dilaksanakan. Dan pada Undang-Undang Minerba yang sedang di garap akan disempurnakan dan membahas terkait pembangunan smelter. Agar ke depannya tidak kembali merugi, katanya. (webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
