Menkeu: Kami Tidak Ingin BUMN Jadi Kerdil
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memulai kembali pembahasan rencana peleburan sejumlah perusahaan pelat merah menjadi satu, dalam rangka memperkuat BUMN nasional.
Sri Mulyani mengatakan, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar, hilirisasi di sejumlah sektor menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah, kata Menkeu, menginginkan ada perusahaan pelat merah yang mampu merepresentasikan kemampuan Indonesia di pasar global.
“Indonesia, size-nya sudah masuk G-20. Tapi dari sisi korporat, hanya Pertamina yang masuk Fortune Top 500. Kalau Indonesia menjadi 10 besar dunia tapi tidak punya perusahaan untuk bisa merefleksikan itu, artinya ada yang salah,” ujar Sri Mulyani di gedung parlemen, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.
Pemerintah, ditegaskan Menkeu, mengaku optimistis penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah nantinya mampu membuat BUMN unjuk gigi di kancah internasional. Sepanjang tahun lalu saja, lanjut dia, perusahaan BUMN berkontribusi setidaknya Rp201 triliun terhadap kas keuangan negara.
“Jadi bagaimana BUMN yang mirip-mirip bisa kita gabungkan untuk membentuk holding yang bisa represent value yang lebih besar. Ini bukan sekedar balance sheet exercise,” kata dia.
Sri Mulyani menjabarkan, ada beberapa tujuan dari holding BUMN yang direncakan pemerintah. Misalnya, seperti untuk hilirisasi, pembangunan ekonomi daerah secara terpadu, sampai dengan tujuan kemandirian keuangan.
“Inilah ide dasarnya. Dengan size ekonomi yang semakin besar, keinginan ini menjadi semakin feasible. Kami tidak ingin BUMN itu menjadi kerdil.”
(mus)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
