Menkeu Sri Ungkap Masih Ada Ruang Pemangkasan Anggaran
- VIVANews/ Tri Saputro
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp64,7 triliun bersumber dari rupiah murni dan berdasarkan realisasi anggaran setiap K/L.
"Pemotongan Rp64,7 triliun berasal dari sumber rupiah, murni dari penerimaan dalam negeri,” jelas Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI di gedung DPR, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2016.
Pagu pos belanja penyelenggaran negara yang dialokasikan pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 mencapai Rp767,8 triliun. Dari jumlah tersebut, angka penerimaan negara yang murni mata uang Garuda sebesar Rp666,7 triliun, sedangkan yang non rupiah hanya sebesar Rp101,2 triliun.
Menkeu menjabarkan, realisasi penyerapan anggaran K/L sampai dengan 24 Agustus 2016, sebesar Rp316,6 triliun, atau baru 47,5 persen dari target yang ditetapkan.
Sri Mulyani mengatakan, penghematan yang murni berasal dari rupiah, tetap memperhitungkan program prioritas.
Misalnya, pembangunan infrastruktur, sampai dengan kebutuhan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan para hak abdi negara. Kemudian, belanja operasional dan pemeliharaan kantor, belanja bantuan sosial, sampai dengan outstanding kontrak yang sedang berjalan.
"Seluruh yang orientasinya mengarah ke kelompok miskin, tidak akan dipotong. Gaji, maupun tunjangan juga akan tetap dibayarkan," tegas Menkeu.
Berdasarkan hasil penghitungannya, belanja penyelenggara negara sejatinya bisa dihemat hingga Rp186,9 triliun. Itu sudah dikurangi dari realisasi penyerapan anggaran sampai saat ini, dengan sisa kebutuhan dana belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, sampai outstanding kontrak.
"Dari jumlah rupiah murni, tersisa Rp186,9 triliun yang mungkin bisa dipotong (dari anggaran). Kami ambil Rp64,7 triliun, atau sebesar 34,6 persen dari sisa anggaran yang belum dibelanjakan," tuturnya. (asp)
Rapat Paripurna DPRD DKI Memanas, Anggota Interupsi hingga Walk Out
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian dan penandatanganan Ranperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas hingga walk out.
