Komisi XI: Postur APBN Rusak Karena Hutang Semakin Banyak
VIVA.co.id – Hutang menjadi sebab rusaknya postur APBN Indonesia. Hingga saat ini, hutang tercatat lebih dari Rp4.000 triliun. Sekitar Rp3.300 tiriliun di antaranya adalah utang pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, semua tahu bahwa hutang yang makin besar menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah.
"Lihat saja, defisit makin lebar hampir 3 persen. Lalu, utang tersebut raib entah kemana. Tidak produktif. Infastruktur tetap saja tidak banyak berubah. Terus kemudian, keadaan sosial-ekonomi rakyat malah makin nyungsep, gini ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang. Bahkan, data terakhir, terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif," ujarnya di Kompleks DPR, Jumat 26 Agustus 2016.
Ia menuturkan, jelas sekali bahwa hutang itu ditarik hanya untuk membayar bunga hutang. Istilahnya gali lobang, tutup lobang. Lihat saja, pada RAPBN 2017, posisi keseimbangan primer sudah mencapai defisit Rp111,4 triliun. Ini menjadi tanda, bahwa utang yang ditumpuk itu tidak produktif. Hanya untuk membayar bunga hutang saja.
"Jadi, menurut saya, dengan pola semacam itu, tidak ada penjelasan lain bahwa hutang yang ditarik punya dampak yang berbahaya. Hasilnya satu, kita dicekik. Dibikin tidak mandiri. Kalau Rp4000 triliun dibagi 250 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing bayi baru lahir menanggung hutang sekitar Rp16 juta. Tragis dan kasian, baru lahir sudah tidak mandiri," ujar Politisi Gerindra ini.
Ia mengaku, sudah berkali-kali disarankan fraksi Gerindra. Fraksinya selangkah di depan, mengungarkan pemerintah untuk memperhatikan sektor yang hari ini masih jadi ‘anak tiri’ adalah sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan sebagai sektor strategis yang hingga detik ini hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, Indonesia sudah banyak berutang, tapi dampaknya nihil. Sektor-sektor strategis tetap saja salah urus (lemahnya SDM, investasi, teknologi) sehingga produktifitasnya menurun. Padahal, tenaga kerja di sektor ini sangat dominan (di atas 50 persen).
"Sebab itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan APBN akibat, salah satunya, utang, maka kita perlu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati soal utang. Mereka seharusnya sudah sadar bahwa APBN nasional sedang dibajak. Disusun secara serampangan dan tidak kredibel serta sarat kepentingan. Dan karena itu, seluruh kepentingan nasional terancam," ujarnya.
