Ribuan Pendemo Datangi DPR, Tuntut Revisi Interkoneksi
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menggelar demo di depan DPR RI. Aksi ini dilakukan menuntut kebijakan pemerintah soal interkoneksi agar dikaji ulang sebelum diterbitkan 1 September 2016.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar merevisi juga PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
Massa yang berjumlah ribuan ini serentak bersuara agar Kominfo mengkaji ulang kebijakannya tersebut. Demo tersebut pun dikawal oleh para petugas kepolisian.
Dengan pakaian yang senada, berwarna putih, terpampang sejumlah tuntutan, seperti ‘Cegat imperialisme lewat regulasi’ hingga yang bertuliskan ‘Operator kalau gak sanggup, silakan cabut!’. Semua tuntutan pendemo diakhiri tanda pagar (tagar) #SAVEBUMN.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto, mengatakan wacana penurunan biaya interkoneksi otomatis akan menurunkan tarif pulsa menurutnya tidak berdasar. Wisnu mengatakan, biaya interkoneksi hanyalah salah satu elemen tarif yang persentasenya sangat kecil terhadap tarif kepada pengguna.
"Jadi, apabila biaya interkoneksi diturunkan tidak serta merta tarif pungut akan turun. Namun yang pasti dirugikan adanya operator BUMNÂ tapi yang operator lain untung. Ini tidak adil," ujar Wisnu, Selasa 30 Agustus 2016.
Wisnu menyatakan, dalam hal ini, operator yang dirugikan adalah Telkom beserta anak perusahaannya, yaitu Telkomsel. Telkom merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami FSP BUMN Strategis membela operator yang dirugikan atas perubahan biaya interkoneksi tersebut karena yang kami lihat operator inilah (Telkom Group) yang kebetulan BUMN, berkomitmen membangun jaringan di seluruh pelosok Indonesia. Kami adalah elemen masyarakat yang mencintai negeri ini sehingga kami membela dengan semangat nasionalisme," tuturnya.
Aksi massa ribuan FSP BUMN Strategis ini tidak berlangsung lama, hanya hitungan jam saja. Sebab, hujan yang cukup deras diiringi angin dan petir menderu di wilayah DPR.
Menteri Jangan Buat Kegaduhan
Federasi itu juga mengimbau agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak membuat kegaduhan soal biaya interkoneksi. Menurut mereka, aturan interkoneksi yang akan ditetapkan nanti cenderung memberikan kerugian terhadap negara, namun menguntungkan pihak asing.
