Jadi Gateway Tax Amnesty, Batas MKBD Sekuritas Rp25 Miliar

Presiden Jokowi saat Sosialisasi Tax Amnesty.
Sumber :

VIVA.co.id – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyerahkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu, terkait pemangkasan minimal batasan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) bagi perusahaan sekuritas.

Langkah tersebut bertujuan, agar semakin banyak perusahaan sekuritas menjadi pintu masuk, atau gateway program pengampunan pajak, atau tax amnesty.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbaini menyampaikan, kriteria besaran MKBD yang semula dipermudah minimal Rp75 miliar, saat ini akan menjadi Rp25 miliar.

"Ini masih di bahas di Kementerian Keuangan, apakah usulan kami disetujui atau tidak, jadi nanti sepanjang memenuhi kriteria mereka (perusahaan sekuritas) bisa jadi gateway," ujar Hamdi, saat ditemui di gedung BEI, Jakarta, Selasa, 6 September 2016.

Sebelumnya, Direktur Utama PT BEI Tito Sulistio meminta pemerintah, khususnya Kemenkeu memperbanyak perusahaan efek menjadi pintu masuk, atau gateway program amnesti pajak.

Menurutnya, semakin banyak perusahaan efek menjadi gateway amnesti pajak, maka semakin luas juga penyampaian program tersebut kepada masyarakat dan pastinya produk yang ditawarkan semakin beragam.

Adapun 19 perusahaan efek yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak, di antaranya :

1. Sinarmas

2. Panin 

3. CLSA Indonesia

4. Mandiri Sekuritas

5. CIMB Securities

6. Trimegah

7. RHB

8. Daewoo

9. Bahana

10. IndoPremier

11. UOB Kay Hian

12. BNI

13. Sucorinvest Central Gani

14. Danpac

15. Panca Global

Di Depan Sri Mulyani, Jusuf Hamka Akui Tak Bayar Pajak 35 Tahun

16. MNC Securities 

17. Pacific Capital

Ancaman Sri Mulyani Bagi Wajib Pajak yang Tak Membayar Kewajiban

18. Mega Capital

19. Pratama Capital
 

Sudah 7.141 WP Ikut Tax Amnesty Jilid II, Laporkan Harta Rp5,4 T

(asp)

Mahfud MD Debat Cawapres Pemilu 2024

Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mempertanyakan soal kejelasan program Tax Amnesty yang sempat diusung pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
22 Desember 2023