- VIVAnews/ Tudji Martudji
VIVA.co.id – Empat Menteri Koordinator (Menko) mengajukan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam rinciannya, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, mengajukan anggaran sebesar Rp281,1 miliar. Dana itu dikatakannya, teralokasi untuk menjalankan program kepastian penegakan hukum, penciptaan rasa aman, dan ketertiban, politik, dan demokrasi yang sehat, serta dukungan birokrasi yang profesional.
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mengajukan anggaran Rp381,5 miliar. Angka ini diketahui lebih rendah tiga persen, dibandingkan dengan pengajuan anggaran di periode sebelumnya.
"Pagu Kementerian Koordinator PMK adalah Rp381,5 miliar," ujar Puan dalam rapat Banggar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 14 September 2016.
Dengan anggaran tersebut, menurut Puan, akan digunakan untuk beberapa program kerja yang akan dijalankan oleh Kemenko PMK antara lain adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan program teknis, dan koordinasi kebijakan yang meliputi pembangunan karakter dan reformasi birokrasi.
Selanjutnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengajukan anggaran sebesar Rp560,9 miliar, yang dialokasikan untuk kebutuhan penambahan belanja yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp210,5 miliar.
"Kami usulkan tambahan anggaran Rp210,5 miliar. Sehingga, total anggaran 2017 diusulkan menjadi Rp560,9 miliar. Rincian yang Rp210,5 miliar tambahan itu adalah pada dasarnya perintah Presiden berdasarkan PP, Perpres, Inpres, yang memberikan tugas-tugas agak khusus," ujar Darmin.
Terakhir, Menko Kemaritiman, Luhut B Panjaitan, mengajukan anggaran sebesar Rp350,5 miliar, yang sebagian besarnya dialokasikan untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan. (asp)
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
