Rumah Modular Solusi Tercapainya Program Sejuta Rumah
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Penyediaan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan berat bagi pemerintah. Mengingat saat ini jumlah backlog (kesenjangan antara rumah yang dibangun dengan yang dibutuhkan rakyat) di Indonesia masih mencapai 11,4 juta unit rumah, berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Masalah klasik yang dihadapi tak lain karena mahalnya harga rumah yang jauh dari kemampuan masyarakat golongan menengah ke bawah.Â
Untuk mengejar pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggadangkan program sejuta rumah. Pencanangan program ini pun menjadi awal sejarah, sejak Presiden Joko Widodo meluncurkan program ini pada 29 April 2015.
Namun demikian realisasi 2015 untuk program sejuta rumah belum tercapai maksimal. Hingga akhir 2015, hanya terbangun sebanyak 667.668 unit rumah baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR.
Kecepatan dari pembangunan rumah pun tak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah. Perlu dipertanyakan, benarkah dibutuhkan solusi pembangunan rumah yang lebih cepat dan lebih murah dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menengah ke bawah?.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin angkat bicara. Menurutnya, Sistem modular bisa saja dijadikan solusi dengan catatan bahwa desain yang disajikan lebih menarik minat masyarakat untuk memiliki rumah.
"Kami sudah rapat dengan Perumnas, Bapertarum atau tapera itu untuk memulai dengan sistem modular, jadi jauh lebih murah bangunannya. Kami akan bikin dengan sistem standar yang ada," kata Syarif saat berbincang dengan VIVA.co.id belum lama ini.Â
Untuk diketahui, sistem modular adalah metode pelaksanaan pembangunan rumah dengan memanfaatkan material atau komponen fabrikasi yang dibuat di luar lokasi proyek atau di dalam lokasi proyek yang nantinya komponen tersebut akan disatukan di tempat yang seharusnya atau posisi dari komponen tersebut.
Pembangunan dengan sistem modular bisa dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, di mana pemerintah saat ini sanggup membangun dalam waktu dua hari. Negara lain pun sudah menerapkan hal tersebut, seperti Australia dan Selandia Baru.
"Ke depan, sistem modular itu akan memudahkan dalam pelaksanaan dalam kontrol dan biaya. Bahkan suatu saat nanti sudah akan menjadi e-catalog yang tidak lagi ditender," ujar Syarif.Â