Komisi II: Nyaleg Harus Jadi Kader Partai Selama Dua Tahun

Anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.
Sumber :

VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya berharap adanya klausul pembatasan syarat untuk mendaftar menjadi calon legislatif dalam revisi UU Pemilu. Setidaknya calon yang bersangkutan harus menjadi kader partai politik selama dua tahun.

img_title Usai Putusan MA soal Suket Gibran, Ahmad Khozinudin Desak DPR Makzulkan Wapres

“Kami usul untuk menjadi caleg harus menjadi kader partai dulu selama dua tahun,” kata Baidowi saat diskusi di Media Center DPR RI, Selasa, 27 September 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan waktu setidaknya dua tahun itu, lanjut Baidowi, diharapkan caleg yang diusung oleh partai politik memiliki pemahaman yang baik terhadap ideologi berpolitik itu sendiri.

img_title Wamendagri Wiyagus: Bonus Demografi Harus Lahirkan Kepemimpinan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045

“Bayangkan orang yang tidak ada ikatan dengan partai politik diusulkan menjadi caleg dan menang, tidak bisa kita bayangkan. Agar ada ideologi partainya,” lanjutnya.

Yang terjadi sebelum ini, sambung Baidowi, partai politik cenderung mengusung caleg tanpa ada pembatasan sama sekali. Menurut Baidowi, sebelumnya ada partai politik yang mengusung caleg asalkan yang bersangkutan memiliki ‘dukungan’ dalam segala hal.

img_title Jokowi Jadi Magnet PSI, Target Tiga Besar Dibidik untuk Pemilu 2029

“Dulu siapapun asal punya modal bisa diusung menjadi caleg,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Baidowi juga berharap kedepannya partai politik lebih selektif dalam memilih kader yang akan diusulkan menjadi caleg. Sehingga, jika yang bersangkutan terpilih, maka dia mampu menjalakan tugas-tugas kedewanan secara baik dan benar.

“Rekrutmen caleg juga kita harap diperketat, jangan lagi asal comot saja,” ujarnya.  (webtorial)

Terungkap, Motif ARM Laporkan Gibran ke Bareskrim Polri: Kami Orang Kampung, Menjerit Hati Kami

Suket Ijazah SMA Gibran Dinyatakan Tak Sah, Partai Politik di DPR Mulai Bereaksi

PKB akan menjadikan pputusan hukum MK dan MA soal ijazah Gibran sebagai dasar hukum dalam menentukan langkah politik. Parpol di DPR sudah jalin komunikasi

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut