Pemerintah Harus Buat Terobosan Hadapi MEA

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi
Sumber :

VIVA.co.id – Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya para pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus terus didorong agar bisa berdaya saing yang tinggi dan dapat memenuhi standar-standar tertentu (SNI).

Demokrat: Jika RUU HIP Bertujuan Mulia, Enggak Mungkin Rakyat Bereaksi

“Jadi bagaimana peran pemerintah ini melakukan terobosan untuk menembus pasar-pasar baru sehingga produksi lokal ini yang mempunyai nilai seni luar biasa masuk ke pasar yang lebih luas,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi (Partai Hanura) belum lama ini.

Dia meminta pemerintah agar bisa menjual nilai karya seni dan hasil buah kerajinan tangan masyarakat Indonesia. Farid juga mendorong agar ada ide untuk mempromosikan produk-produk lokal ke kancah Internasional.  

Tidak Virtual DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI

Menurut politisi Partai Hanura, selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor melalui daerah lain terletak pada kepercayaan buyer yang rendah pada daerah NTB. Hal ini membuat pelaku usaha NTB jarang melakukan direct selling untuk ekspor atas nama NTB.

Persoalan tersebut, lanjutnya, karena NTB tidak terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Namun seiring dengan berkembangnya pariwisata NTB tentu pihak asing secara tidak langsung akan mulai membuka peluang untuk bisnis kreatif NTB.

Jika RUU HIP Dilanjutkan, PA 212 Minta Cantumkan Lagi Syariat Islam

“Ini yang akan kita design bersama nanti dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Komisi VI DPR RI, agar IKM juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan memiliki kelengkapan administrasi sebagai pelaku usaha untuk meminimalisir kendala-kendala dikemudian hari,” jelasnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI menghimbau pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar dapat melakukan terobosan guna menembus pasar baru yang lebih luas sehingga IKM di Provinsi NTB dapat bersaing serta meningkatkan ekonomi masyarakat. (www.dpr.go.id)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2020