Komisi V Pantau Persiapan Pelabuhan Tanjung Perak Hadapi MEA
VIVA.co.id – Komisi V DPR RI meninjau pelabuhan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat 30 September 2016, dalam rangka memantau persiapan pelabuhan ini dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Selain itu, Komisi V juga menyoroti permasalahan dwelling time.
"Empat pelabuhan besar Indonesia masih kalah dibanding Malaysia. Kita masih berada di urutan 82," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, saat memimpin pertemuan antara Komisi V dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan, Direktur Operasional Pelabuhan Tanjung Perak, Direksi Pelindo III, Balai Besar Jalan Nasional, Basarnas, hingga BMKG.
Politisi F-PD itu memastikan, pihaknya juga akan meninjau fasilitas, infrastruktur dan SDM kesiapan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam menghadapi MEA.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, Chandra Irawan mengatakan, di Terminal Peti Kemas Surabaya, sekarang ada Satgas untuk mengurangi dwelling time.
Chandra juga menambahkan, saat ini untuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berada di angka 4,9 hari.
"Ditargetkan seminggu ini, dwelling time ada penurunan signifikan," kata Chandra.
Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR, diantaranya Sudjadi dan Sadarestuwati dari F-PDI Perjuangan, Gatot Sudjito (F-PG), Nizar Zuhro (F-Gerindra).
Kemudian Bahrum Daido (F-PD), Hanna Gayatri dari F-PAN, Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Sigit Sosiantomo (F-PKS), dan Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem). (www.dpr.go.id)
DPR Dukung Rencana Prabowo soal BMKG dan Badan Geologi Digabung
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendukung rencana yang dilontarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar BMKG dan Badan Geologi diintegrasikan atau digabung.
