Anggaran Belanja Pemerintah 2017 Dipangkas dari Awal

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
Sumber :
  • ANTARA

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) di awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 mendatang.

img_title Sri Mulyani Kasih Sinyal Efisiensi Anggaran Lanjut di APBN 2026

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan, anggaran penyelenggara negara diputuskan untuk dipangkas dari usulan yang sebelumnya disampaikan kepada parlemen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Untuk K/L turun dari Rp767,8 triliun, menjadi Rp758,3 triliun," ungkap Askolani di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2016.

img_title KY Ungkap Dampak Efisiensi Anggaran dari Pemerintah: Sejumlah Laporan Potensi Mandek

Askolani menjelaskan, penghematan belanja penyelenggara di awal pembahasan, memang berkaca dari pengalaman dalam mengelola kas keuangan negara untuk tahun anggaran 2016. Dengan adanya penghematan ini, diharapkan penyesuaian postur bisa terminimalisir.

"Jadi pelaksanaan APBN 2017, tidak perlu lagi ada pemotongan yang menganggu pelaksanaan eksekusi APBN 2017," katanya.

img_title Dewan Pers Efisiensi Anggaran Rp19,8 Miliar, Uji Kompetensi Wartawan Terganggu

Pada tahun ini, pemerintah tercatat dua kali mengubah postur belanja K/L. Di era kepemimpinan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah melalui Instruksi Presiden menghemat pagu belanja senilai Rp50 triliun. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, pada kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah memutuskan untuk kembali menyesuaikan postur belanja penyelenggara negara sebesar Rp64 triliun. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah, untuk melakukan penyesuaian lebih awal.

"Harapannya bisa menjadi baseline. Maka 2018 pemerintah kembali dengan pagu normal, di mana belanja dihitung secara efisien. Belanja juga akan disesuaikan dengan basis penerimaan," tuturnya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rapat Paripurna DPRD DKI Memanas, Anggota Interupsi hingga Walk Out

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian dan penandatanganan Ranperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas hingga walk out.

img_title
VIVA.co.id
12 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut