Lima Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipangkas di 2017

Penyerahan RUU tentang RAPBN 2017
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk melakukan penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017. Setidaknya ada lima K/L mengalami pemangkasan anggaran.

img_title Sri Mulyani Kasih Sinyal Efisiensi Anggaran Lanjut di APBN 2026

Pada usulan awal RAPBN 2017 ke Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, memproyeksi belanja K/L sebesar Rp767,8 triliun. Namun dalam rapat kerja lanjutan, pemerintah mengajukan proposal realokasi belanja K/L sebesar Rp20,8 triliun. Artinya, anggaran belanja K/L dipangkas menjadi Rp758,3 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, menjabarkan lima pos belanja penyelenggara negara yang direalokasi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat menjadi K/L yang paling besar mengalami pemangkasan anggaran dari total pagu yang sebelumnya diusulkan pemerintah.

img_title KY Ungkap Dampak Efisiensi Anggaran dari Pemerintah: Sejumlah Laporan Potensi Mandek

“PU dikurangi sebesar Rp3,7 triliun, dari pagu yang diusulkan sebesar Rp105,5 triliun,” ujar Askolani di gedung parlemen, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2016.

Di posisi kedua, yaitu Kementerian Perhubungan yang dihemat Rp2,7 riliun, dari total pagu yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp48 triliun. Sementara di posisi ketiga, yaitu Kementerian Pertahanan, yang dikurangi anggarannya sebesar Rp2,5 triliun, dari total pagu yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp104 triliun.

img_title Dewan Pers Efisiensi Anggaran Rp19,8 Miliar, Uji Kompetensi Wartawan Terganggu

Selanjutnya, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian yang masing-masing dipangkas sebesar Rp2,3 triliun dan Rp1,8 triliun. Anggaran kedua penyelenggara negara itu sebelumnya diusulkan masing-masing sebesar Rp72 triliun, dan 23 triliun.

“Ini transisi langkah penghematan di 2016. Pemerintah usulkan mulai penyusunan di 2017, belanja yang bisa dikendalikan akan dilakukan efisiensi dari awal,” katanya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rapat Paripurna DPRD DKI Memanas, Anggota Interupsi hingga Walk Out

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian dan penandatanganan Ranperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas hingga walk out.

img_title
VIVA.co.id
12 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut