Revisi PP 52 dan 53 Telekomunikasi Diawasi DPR

Ilustrasi/Perawatan Base Transreceiver Station (BTS) 4G.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

Lembaga itu mendesak DPR RI, khususnya Komisi I untuk segera memanggil dan mengadakan rapat dengan Menkominfo yang akan menerapkan dua PP yang dianggap cacat hukum. Bahkan, jika pun PP tersebut jadi diimplementasi, Sheilya dan LIPKP tidak segan untuk mengajukan Judicial Review.

img_title Bangun Jaringan Fiber Optik, Triasmitra Tawarkan Obligasi Rp700 Miliar

"Meski revisi PP ini adalah domain pemerintah, DPR juga punya tanggung jawab mengawasi jika proses revisi tidak taat azas dan terjadi masalah," ujar Abdul. (asp)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Layanan platform OTT (over the top).

Indonesia Diminta Belajar dari Inggris dan Turki

Indonesia bisa belajar dari Austria, Prancis, Hungaria, Italia, Portugal, Spanyol, Turki, dan Inggris yang telah menerapkan Digital Services Task (DST) untuk layanan OTT.

img_title
VIVA.co.id
28 Desember 2023
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut