Revisi PP 52 dan 53 Telekomunikasi Diawasi DPR
Rabu, 5 Oktober 2016 - 21:21 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Lembaga itu mendesak DPR RI, khususnya Komisi I untuk segera memanggil dan mengadakan rapat dengan Menkominfo yang akan menerapkan dua PP yang dianggap cacat hukum. Bahkan, jika pun PP tersebut jadi diimplementasi, Sheilya dan LIPKP tidak segan untuk mengajukan Judicial Review.
"Meski revisi PP ini adalah domain pemerintah, DPR juga punya tanggung jawab mengawasi jika proses revisi tidak taat azas dan terjadi masalah," ujar Abdul. (asp)
Indonesia Diminta Belajar dari Inggris dan Turki
Indonesia bisa belajar dari Austria, Prancis, Hungaria, Italia, Portugal, Spanyol, Turki, dan Inggris yang telah menerapkan Digital Services Task (DST) untuk layanan OTT.
VIVA.co.id
28 Desember 2023