- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id – Langkah pemerintah yang tengah menerapkan uji coba distribusi atau penyaluran subsidi elpiji tertutup di kota Tarakan, Kalimantan Utara dan Belitung menuai kritik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pelaksana seharusnya lakukan pengujian itu di daerah yang miliki kasus oplosan elpiji.
Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan seharusnya sistem distribusi elpiji tertutup lebih pantas dan dimulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Tiga provinsi ini banyak miliki kasus oplosan dan mafia elpiji.
"Kenapa di Tarakan? Ini justru lebih baik di Jakarta, Jawa barat, dan Banten saja, karena pengoplosan banyak di sini. Lalu Kalau distribusi tertutup bisa (dilakukan) seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar), jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat (harga murah)," kata Eri di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu, 16 Oktober 2016.
Eri mengungkapkan, DKI Jakarta lebih cocok untuk diterapkan uji coba subsidi karena pimpinan DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama adalah orang yang diyakini dapat mendukung semua langkah pemerintah pusat tersebut.
"Saya setuju kalau DKI, kan gubernurnya ‘gila’ juga, urat takutnya sudah putus. Kita uji ini, mungkin Ahok nanti (bilang) ya sudah jalankan dulu saja. Karena dahulu dia juga yang paling duluan mau setop subsidi BBM, saya rasa tawarkan saja ke Ahok, pasti mau dia, supaya tidak menyimpang ke yang tidak berhak," ucap Eri.
Sementara itu, anggota komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengatakan bahwa hal ini juga menjadi tugas ke depan bagi Menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan. Ia mengaku akan menyampaikan hal ini kepada Jonan dalam rapat kerja (raker) antara komisi VII DPR dengan kementerian ESDM.
"Dengan menteri yang baru, kami juga ingin usulkan uji coba di Jakarta dahulu, Jawa Barat dan Banten, karena kalau sudah berhasil di Jakarta, insya Allah berhasil di seluruh Indonesia," ujar Dito.
Menurutnya, Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Jonan harus memastikan subsidi elpiji tiga kilogram agar tepat sasaran kepada 26 juta rakyat miskin dan 2,3 juta usaha mikro. Sebab, total subsidi elpiji tiga kilogram yang cukup besar telah disepakati DPR sebesar Rp20 triliun untuk anggaran 2017.
