Industri Siap Terima Harga Gas Domestik, Asalkan
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Merespons hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mengkaji mekanisme hybrid dalam penetapan harga gas yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika simulasi yang dilakukan berhasil, Indonesia akan meninggalkan rezim penetapan harga gas tetap, atau fixed dalam eskalasi tahunan.
"Skenario hybrid adalah salah satu cara yang sedang dibahas bersama seluruh stakeholder, termasuk badan usaha di sektor hulu, midstream, seperti trader, agar semuanya sejalan dan efektif dalam penyalurannya, sehingga memiliki margin yang wajar," kata Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi.
Menurut Agus, dengan mekanisme hybrid diharapkan bisa melindungi seluruh pihak, baik pembeli atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), karena ada batasan dan perhitungan yang jelas terkait hubungannya dengan fluktuasi harga minyak dunia.
"Jika langsung seperti LNG (liquefied natural gas), pada saat harga minyak di atas US$100 per barel, gasnya nanti bisa US$ 17 per MMBTU, US$ 18 per MMBTU. Dengan hybrid, ini kan jadi separuhnya hanya US$ 10 per MMBTU. Simulasi kita begitu,” tandas Agus.
Menurut Satya, yang harus dibenahi sebenarnya adalah kontrak bagi hasil atau PSC. Karena pada dasarnya tidak ada KKKS yang mau memgembangkan lapangan, jika harganya tidak sesuai dengan keekonomian. Untuk itu, harus ada jalan tengah antara KKKS dan pemerintah.
"Mungkin term-nya tidak bisa lagi 85:15, mungkin 60:40, atau bahkan negara bisa lebih kecil dari kontraktor 40:60, tergantung dari kesulitan lapangan," kata dia.
Satya mengatakan, untuk memperoleh harga gas rendah juga harus dilihat dari sisi bagi hasil. Bisa saja pendapatan negara berkurang, tetapi industri jalan karena itu gas kita ingin jadi penggerak ekonomi.
"Tetapi, harus dilihat lagi ada faktor yang tidak sederhana. Dari hilir ada toll fee ada trader yang tidak punya infrastruktur tapi bisa tentukan harga. Itu kan, juga jadi faktor," tambahnya. (asp)
Pasokan Minim, Kadin Minta Pemerintah Buka Keran Impor Gas untuk Industri
Kadin Indonesia mendesak pemerintah membuka peluang bagi industri nasional untuk mengimpor gas bumi.
