Pemerintah Pertimbangkan Jual Aset BUMN untuk Pembangunan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan mengungkapkan, negara membutuhkan dukungan dari pihak swasta untuk bersinergi dalam membangun infrastruktur transportasi secara merata.

Buka Rute Pelayaran Langsung Ekspor ke China, Menhub Budi Pesan Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur transportasi dalam jangka waktu 2015-2019, sebesar Rp1.600 triliun. Namun, alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi hanya sebesar Rp450 triliun.

"Jadi, kekurangannya Rp1.150 triliun, yang dapat diperuntukkan oleh swasta," ujar Budi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Menara CIMB Niaga Jakarta pada Rabu 16 November 2016.

Menhub: Pelabuhan Patimban Targetkan Layani Ekspor 160.000 Kendaraan

Ia mencontohkan, proyek pembangunan pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, yang bernilai Rp50 miliar. Ke depannya, dapat dimiliki oleh swasta.

"Kalau kita berikan swasta, kita bisa mengerjakan yang lain, karena sekarang ini, tempat itu (sektor pembangunan pelabuhan) tidak mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang memadai, nanti kita dapat PNBP (sektor lain)," ucapnya.

Menhub Budi Jelaskan 5 Poin Penting Kesepakatan FIR RI-Singapura

Karena itu, menyatakan, pihaknya membuka diri terhadap masukan yang ada dari pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di tengah proses deregulasi birokratisasi peran-peran yang ada untuk pembangunan sektor darat, laut, dan udara.

Rekomendasi Kadin

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roslani menyampaikan, rekomendasi terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yaitu dengan menjual aset infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah jadi untuk ditawarkan kepada para pengusaha swasta.

"Terobosan-terobosan memang sudah banyak. Yang kita minta soal terobosan pembiayaan. Jual saja infra yang sudah jadi yang dimiliki oleh BUMN, Jasa Marga, Pelindo, pelabuhannya jual saja. Kasih kepada pengusaha. Saya yakin, sekali itu akan laku dan itu bukan jual rugi, ini jual untung kok," ungkapnya.

Terkait rekomendasi Rosan tersebut pihaknya menyambut baik, hanya saja ia menyebutkan perlu perhitungan lebih jauh dan komprehensif antara dua pelaku usaha ini, pemerintah dan swasta, agar sama-sama mendapatkan manfaat yang pas. Satu sisi pemerintah bisa melayani masyarakat, di sisi lain swasta juga mendapatkan ruang untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan.

"APBN terbatas, kita ingin swasta masuk, tetapi tidak jual semuanya (aset) ke swasta. Jadi, kita berkeinginan, fungsi (bidang) perhubungan dapat berperan dengan baik. Karenanya, kita perlu pilah-pilah," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya