Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan Industri Kesehatan
- VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca
VIVA.co.id – Pemerintah saat ini telah membuka keran investasi 100 persen untuk asing kepada industri sektor kesehatan. Hal ini telah tertuang dalam paket kebijakan ekonomi mengenai daftar negatif investasi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produk industri sektor kesehatan yang dapat menunjang kekuatan ekonomi dalam negeri menghadapi gejolak perekonomian global.
Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dalam negeri saat ini sebanyak 90 persen berasal dari produk impor.
Menurut Darmin, ada perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai terobosan untuk menekan angka impor dan mendorong peningkatan produksi kesehatan dalam negeri.
"Ada dua hal yang coba dirumuskan untuk lakukan terobosan. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 6/2016 untuk mempercepat industri farmasi pada paket kebijakan sembilan," kata Darmin saat membuka acara pameran kesehatan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 18 November 2016.
Selain Instruksi Presiden No. 6/2016 tertanggal 6 Juni 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Melalui terobosan tersebut, di satu sisi dapat mengupayakan perlindungan produk farmasi dalam negeri. Kemudian, di sisi lain, memberikan kelonggaran investasi untuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
"Indonesia sekian lama melakukan pengeluaran puluhan triliun rupiah dalam jumlah besar untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Adalah tidak cerdas kalau dana sebesar itu kita biarkan terus bocor keluar melalui impor produk kesehatan," ujarnya.
Darmin mengharapkan semua pihak yang terkait dalam industri sektor kesehatan dapat bekerja sama untuk mengembangkan produksi dalam negeri, khususnya produksi obat.
"Kita tahu, produk farmasi berkembang. Tapi dalam bahan baku obat kita jauh," ucapnya.
Sejalan dengan Darmin, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, saat ini yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan produk kesehatan dari dalam negeri, bukan hanya pemenuhan kebutuhan.
"Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagian besar menggunakan produk dalam negeri yang saat ini dapat kita produksi dengan inovatif," ujarnya.
