Korsel Tolak Permintaan Bahaya Google
- Pixabay/422737
VIVA.co.id – Korea Selatan dikabarkan menolak permintaan Google untuk menggunakan data pemetaan pemerintah di server luar negeri. Penolakan ini, terkait dengan masalah keamanan dengan Korea Utara.
Dikutip dari Reuters, Sabtu 19 November 2016, anak perusahaan Alphabet Inc itu mengatakan, mereka memerlukan data pemetaan itu pada semua server di seluruh dunia, agar memungkinkan layanan Google bisa memberikan petunjuk arah kepada pengguna, ketika berjalan kaki dan mengemudi kendaraan bermotor di Korea Selatan.Â
"Kami kecewa dengan keputusan ini," ujar juru bicara Google, Taj Meadows.
Meski mengaku kecewa, Meadows mengatakan, Google berharap perusahaan tetap dapat melayani pengguna yang berada di Korea Selatan, dengan rangkaian layanan Google Maps di masa depan.
Korea Selatan, yang pernah berperang dengan Korea Utara pada periode 1950-1953, menyatakan, jika data pemerintah diambil dari server di luar negeri, itu bisa mengancam fasilitas penting nasional, misalnya lokasi fasilitas militer dan tempat sensitif lainnya bisa terungkap.
Pejabat yang bertanggung jawab atas pemetaan data Negeri Ginseng itu mengatakan, pemerintah bisa memberikan izin kepada Google, jika perusahaan internet itu mau menghapus gambar lokasi sensitif pada layanan pencitraan satelit.Â
Tapi Google menolaknya, dengan alasan informasi pemetaan yang tersebut tersedia secara luas melalui citra satelit, dapat dibeli secara bebas.
Menteri Dalam Negeri Korea Selatan mengatakan, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kembali hal tersebut, jika Google bersedia mau mengubah lokasi yang disyaratkan tersebut.
Sementara itu, Google sedang berada dalam pengawasan regulator antimonopoli di Korea Selatan. Badan tersebut akan menguji kesepakatan antara Google dengan perusahaan handset yang mengoperasikan Android membatasi kompetisi pasar. (asp)
Ketegangan Memanas, Artileri Korea Utara Terlihat di Dekat Perbatasan
Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan meningkat pekan ini setelah Pyongyang mengirim surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
