Lanjut atau Tidak TPP, Reformasi BUMN Jadi Pertimbangan
- Antara/Wahyu Putro
VIVA.co.id – Australia Indonesia Partnership for Economic Governance/AIPEG menyatakan, saat ini, keberadaan blok perdagangan bebas Kemitraan Trans Pasifik, atau Trans Pacific Partnership/TPP masih menggantung. Meski Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump telah memastikan bahwa AS mundur dari TPP.
Senior Ekonomis Perdagangan Daya Saing AIPEG, Ahmad Shauki mengatakan, TPP akan berlanjut, meski dengan berubah format, karena yang menjadi bahan pertimbangan adalah dampaknya ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ya, sekarang ini TPP masa depannya belum tahu. Tetapi, kalau misalnya TPP dalam bentuk format berbeda dilaksanakan, BUMN tetap akan menjadi isu yang akan masuk dalam bentuknya yang baru," kata Shauki dalam kegiatan Policy Dialogue Series di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa 22 November 2016.
Menurutnya, kalau mau aksesibilitas ke TPP, yang paling penting untuk menjadikan pertimbangan Indonesia, adalah dampaknya terhadap reformasi BUMN ,karena diharapkan dapat memberikan akses kepada pengusaha Indonesia lebih kompetitif.
Namun, kemungkinan besar akses ke internasional bagi BUMN itu tidak sebesar kesempatan untuk swasta, karena BUMN Indonesia lebih fokus di dalam negeri.
Pada TPP, BUMN diharuskan beroperasi secara komersial, sehingga BUMN akan berusaha kompetitif dan inovatif. "Jadi, ini lebih kepada reformasi di dalam negeri (khususnya BUMN) dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan," ujarnya.
Sementara itu, jika perjanjian TPP ini berlanjut dengan format yang sama, yang akan terkena gejolaknya adalah PT Pertamina, karena operasinya ada di luar negeri. Sedangkan PT PLN dan bank BUMN, tidak akan terlalu terkena dampak, karena operasi hanya ada di dalam negeri.
"Kemitraan blok perdagangan bebas ini kembali ke dua hal, (yaitu) akan ada akses pasar yang lebih besar. Kemudian, bagaimana ini meningkatkan efisiensinya (akses pasar)," ucapnya. (asp)
Optimalkan Perjanjian Dagang, Kemendag dan Kadin Perkuat Sinergi Dongkrak Pasar Ekspor
Kementerian Perdagangan bersama Kadin Indonesia terus memperkuat sinergi, guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang yang telah berlaku saat ini.
