Menteri Bambang Inginkan Peta Pembangunan Lebih Akurat
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pada hari ini, Senin 5 Desember 2016, secara resmi melantik Hasanuddin Zainal Abidin sebagai kepala Badan Informasi Geospasial menggantikan Priyadi Kardono.
Dalam sambutannya, Bambang menghaturkan harapan-harapannya kepada Kepala BIG. Salah satu yang utama, yakni bagaimana menjadikan BIG sebagai sebuah lembaga yang mampu membuat suatu peta pembangunan yang lebih akurat.
“Ke depannya, kita bisa membayangkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih baik,” ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Senin.
Bambang memandang, BIG memiliki peran penting dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, dari sisi perencanaan anggaran program pencetakan sawah yang diinisasi oleh Kementerian Pertanian.
Menurut Bambang, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat, agar pencetakan sawah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Peta pembangunan pencetakan sawah tersebut pun, memegang peranan penting dalam program tersebut.
Contoh lainnya, yakni dari pembangunaan irigasi. Bambang mengatakan, dibutuhkan dana tidak sedikit untuk pembangunan irigasi di setiap daerah. Dengan ketersediaan informasi yang akurat dari BIG, ini diharapkan mampu meminimalisir penggunaan anggaran berlebih.
“Sehingga, kami harapkan, ini nantinya benar-benar bisa mengairi sawah, dan mampu meningkatkan produksi pangan,” katanya.
Maka dari itu, BIG di tangan Hasanuddin diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan data yang akurat. Dalam setiap pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian ke depan.
“Nantinya, kita tidak akan melakukan kesalahan kebijakan, hanya semata-semata karena kesalahan data yang berbentuk dengan peta,” ujarnya. (asp)
Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan Indonesia harus inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
