Rumah Kreatif, Pusat Digitalisasi UMKM Diresmikan
VIVA.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, meresmikan Rumah Kreatif di Solo, Minggu, 11 Desember 2016. Kementerian BUMN menargetkan 100 Rumah Kreatif pada  2016 dan 514 Rumah Kreatif pada2017.Â
Rumah Kreatif adalah wujud sinergi dengan beberapa BUMN untuk mewujudkan Digital Economic Ecosystem. Beberapa BUMN itu adalah BNI, BRI, Bank Mandiri dan Telkomsel. Rumah kreatif ini berfungsi sebagai pusat data informasi, pengembangan, pembinaan dan digitalisasi untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Â
Selain mendapakan pembinaan, pelaku UMKMÂ dapat memasarkan produk secara online melalui situs blanja.com. Tujuan dari rumah kreatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM.Â
Menteri Rini Soemarno menjelaskan rumah kreatif menjadi wadah mendorong kuantitas dan kualitas UKM. Dijelaskannya di Indonesia ada sekitar 45 juta UKM. Tetapi UKM di Indonesia sulit untuk naik kelas.Â
"Di Indonesia itu ada 45 juta UKM. Mereka lima tahun ini masih pada tahap industri kecil, 10 tahun juga, 15 tahun juga masih stagnan. Mereka sulit untuk naik kelas ke unit industri mikro atau menengah. Nah, rumah kreatif ini menjadi wadah bagi UMKM untuk naik kelas atau memberi kesempatan UMKM baru untuk masuk, " kata Rini usai peresmian Rumah Kreatif Solo.
Menurutnya hingga akhir tahun ini, pihaknya menargetkan 100 rumah kreatif yang tersebar di berbagai kota/kabupaten. Sedangkan untuk tahun depan, Kementerian BUMN menargetkan setiap 415 kabupaten/kota di seluruh wilayah Nusantara ada satu Rumah Kreatif.Â
"Rumah Kreatif BUMN BRI sudah ada 17, termasuk di Solo (diresmikan hari ini). BNI 17 Rumah Kreatif, kalau BTN ada 10, Mandiri ada 15, PLN dan Pertamina dan Telkom. Nanti itu semua ada 100 Rumah Kreatif di tahun 2016. Kemudian total akhir  2017, semua kabupaten/kota harus sudah ada Rumah Kreatif, semuanya 514, " tutur Rini.
Menko Perekonomian Airlangga Naikkan Perluas Akses UMKM Indonesia, Dorong Usaha Naik Kelas
Airlangga Hartarto mengusulkan target pembiayaan UMKM naik dari Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun untuk memperluas akses dan mendorong usaha naik kelas.
