- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah menargetkan untuk menurunkan harga gas pada industri tertentu, menjadi US$6 per Million Metric British Thermal Unit yang ditargetkan tercapai di awal 2017.
Peraturan teranyar pun dikeluarkan, yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.
“Namun, upaya pemerintah untuk menyelesaikan kendala terbesar tingginya harga gas, yaitu trader (pemain) bodong belum menunjukkan hasil yang signifikan,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi.
Ia menilai, langkah pemerintah untuk memangkas jalur distribusi gas yang disusupi trader bermodal "kertas" itu belum menunjukkan hasil yang signifikan.
"Kita mendukung efisiensi mata rantai gas ini seperti trader itu. Tapi kalau sekarang, kita lihat kan yang memengaruhi penurunan harga kan baru dari pengurangan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Nah, kalau di trader yang begitu banyak ini belum ada hasilnya, belum ada efisiensinya," katanya dalam diskusi ‘Energi Kita’ di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu 11 Desember 2016.
Kurtubi menjelaskan, Undang-undang Migas No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) adalah hal yang menjadi kendala masih berkeliarannya trader bodong tersebut. Ia berjanji, pihaknya akan segera merampungkan revisi UU Migas tersebut. "UU Migas yang melanggar konstitusi inilah memberikan celah bagi trader," katanya.
Usulannya, dalam revisi tersebut, ingin agar pemerintah punya andil besar hingga 100 persen mengelola distribusi gas. Agar, toll fee, alias biaya penyaluran gas dapat diatur oleh pemerintah.
"Misalnya untuk pipa induk dan pipa besar, pemerintah yang harus bangun, Pokoknya, negara, bisa PGN dan Pertagas, dan bisa juga dana APBN, sehingga toll fee bisa ditentukan oleh negara. Sehingga, margin (untung) tidak terlalu tinggi," kata dia.
Kurtubi menambahkan, pengurangan PNBP di sektor migas harus berimbas kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Sebab, industri tertentu tersebut telah diberikan kemudahan dalam harga gas. "Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu pasti," tuturnya. (asp)
Harga Gas Murah Industri Bikin Pemasukan Negara Hilang Rp 15,70 Triliun
Sepanjang 2023 penerimaan negara yang hilang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15,70 triliun, imbas kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
