Alasan Pejabat Kominfo Ikut Tax Amnesty di Akhir Periode II

Peserta Tax Amnesty Periode II di Kantor Pusat Ditjen Pajak.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Chandra G. Asmara

VIVA.co.id – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli pada siang ini mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, jelang berakhirnya periode kedua masa pelaksanaan.

img_title Purbaya: Perlindungan Hukum ke Investor Patriot & Merah Putih Bond Beda dengan Tax Amnesty

Ramli menyusul pegawai negeri sipil lainnya yang sebelumnya juga berpartisipasi dalam fasilitas tax amnesty, yakni  Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto. Ramli secara resmi menyerahkan Surat Penyertaan Harta (SPH) kepada otoritas pajak, bukti mengikuti tax amnesty.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia pun memiliki alasan tersendiri, baru mengikuti tax amnesty, jelang berakhirnya periode kedua pelaksanaan. Kesibukannya sebagai seorang pejabat negara, menjadi alasan utama Ramli baru memanfaatkan fasilitas yang akan berakhir pada 2017 mendatang.

img_title Purbaya Minta WNI Pemilik Harta di Luar Negeri Pulangkan Asetnya dalam 6 Bulan, Ini Konsekuensinya

"Soal waktu, saya tidak punya cukup waktu kemarin-kemarin. Sehingga baru memilih di periode kedua. Pejabat memang sibuk sekali," ungkapnya berkelakar dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat 30 Desember 2016.

Ramli pun mengapresiasi pelayanan sigap yang diberikan kepada para peserta tax amnesty. Bahkan untuk metode pembayaran, otoritas pajak menyediakan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) online, yang dapat dipergunakan langsung oleh para peserta tax amnesty.

img_title Tak Berniat Jalankan Lagi Tax Amnesty, Purbaya: Kecuali Ada Perintah dari Presiden

"Saya cukup pakai ATM Online langsung jadi. Tidak sampai lima menit selesai," katanya.
 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya: Selama Saya Jadi Menteri Keuangan Tak Ada Tax Amnesty

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan selama pihaknya menjadi Menteri maka tidak akan ada tax amnesty atau pengampunan pajak dan lebih memilih merapikan tax collection

img_title
VIVA.co.id
3 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut