Soal TKA China, Masyarakat Jadi Korban Fitnah
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Isu tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba-tiba menjadi perbincangan hangat publik Tanah Air. Hampir semua media menulis perihal kedatangan TKA asal China tersebut. Konon, jumlah TKA yang datang ke Indonesia mencapai sepuluh juta orang.
‘Kabar burung’ ini langsung menyebar dan menggelinding menjadi bola liar. Berbagai pendapat, tanggapan hingga kritik tajam disampaikan oleh sejumlah kalangan. Pemerintah dituding lalai dan abai. Pemerintah juga dinilai lebih mementingkan pekerja dari Negeri Tirai Bambu itu dibanding nasib warga negaranya sendiri yang masih menganggur.
Telunjuk langsung mengarah kepada Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu dituding tak becus mengurus dan mengawasi soal keberadaan pekerja asing, khususnya TKA asal China. Untuk itu, mantan anggota dewan tersebut didesak untuk mundur dan menanggalkan jabatannya.
Namun, tudingan itu dibantah Hanif Dhakiri. Pria kelahiran, Semarang, 6 Juni 1972 ini mengatakan, tak benar ada serbuan TKA asal China ke Indonesia. Ia mengakui, memang ada peningkatan jumlah TKA asal China. Tapi jumlahnya tak signifikan. Menurut dia, peningkatan jumlah itu mengikuti pertumbuhan investasi China di Indonesia. Â
Kepada VIVA.co.id, Magister Sains Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta ini berbicara panjang lebar terkait isu TKA asal China tersebut. Ia mensinyalir, ada yang sengaja mengembuskan isu tersebut untuk tujuan tertentu. Berikut petikan wawancara yang dilakukan pada Selasa 3 Januari 2017. Wawancara dilakukan di ruang kerja menaker di kawasan Jakarta Selatan.
Bagaimana tanggapan Anda terkait isu TKA China?
Pertama, harus dibedakan antara keresahan orang terhadap TKA China dan isu TKA China. Yang saya lihat lebih besar adalah keresahan orang terhadap isu TKA China dibanding soal TKA China. Isu ini sudah berkembang begitu luar biasa. Diolah sedemikian rupa, dari peristiwa-peristiwa yang kecil itu kemudian disuguhkan dengan data-data palsu, data-data hoax, lalu diasosiasikan kepada etnis-etnis tertentu.
Pemerintah memiliki skema pengendalian yang jelas, memiliki skema pengawasan yang jelas. Sehingga kehadiran TKA di Indonesia masih sangat terkendali, sehingga tidak perlu dikhawatirkan berlebihan.Â