Ekspor Mineral Mentah, Luhut Bakal Ngadu ke Presiden
- VIVA.co.id/Filzah Adini Lubis
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini, Senin 8 Januari 2017.
Pertemuan empat menteri itu membahas aturan relaksasi ekspor mineral mentah yang akan habis pada 11 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 . Jika aturan tersebut tidak segera direvisi maka ekspor mineral itu akan dihentikan pada tanggal tersebut.
"Intinya, besok ada ratas (rapat terbatas) dengan Presiden. Intinya kita cari solusi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima bahwa masalah lalu yang menurut saya, kita (pemerintah) banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain. Kita cari solusi," kata Luhut di kantornya, Senin 9 Januari 2017.
Luhut enggan memberikan kisi-kisi lebih jauh terkait aturan yang akan direvisi tersebut. Intinya, lanjut Luhut, pemerintah tidak ingin diatur oleh perusahaan-perusahaan tambang tersebut. "Tapi dia (perusahaan tambang) jangan ngatur kita. Mudah-mudahan besok ada jalan tengah yang terbaik. Besok pagi akan dilaporkan (hasilnya) ke presiden," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, spirit dari pemerintah adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik ke depannya. Ia meminta kepada masyarakat agar hal itu dipercayakan kepada pemerintah.
"Kita enggak mau nyalah-nyalahin. Misal seperti UU Minerba 2009, memang sudah tidak jelas dari awal. Dari zaman kodok dulu sudah melanggar UU. Tapi jangan marah-marah, Tolong simak baik-baik. Kita ingin cari solusi. kami (pemerintah)Â juga punya tanggung jawab, atau moral obligation kepada anak cucu kami," kata dia
Mengenai nasib Freeport yang akan berakhir izien ekspor mineral mentahnya, Luhut mengatakan akan mencarikan solusi yang terbaik. Jika selama ini Freeport selalu berkelit untuk membangun smelter, kali ini pemerintah menyiapkan sanksi yang tegas.
Untuk diketahui, pembangunan smelter merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk melakukan ekspor mineral mentah. "Jadi memang kita nyari solusi yang terbaik buat negeri dan buat semua pihak. Kita tau kira-kira mana yang terbaik diantara pilihan paling sulit. Kalau ini jadi, freeport harus comply dengan peraturan yang dibuat. Karena selama ini kan, (Freeport) iya aja tapi enggak bangun smelter," kata Luhut.
Genjot Penerimaan Negara dari Sektor Minerba, Pemerintah Fasilitasi Pengusaha Susun RKAB
Pemerintah mendorong kontribusi sektor minerba terhadap perekonomian melalui pendampingan pengusaha, peningkatan tata kelola, dan optimalisasi penerimaan negara.
