- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id – PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menjadi anak usaha PT Kereta Api Indonesia yang mendapatkan kucuran dana subsidi kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yaitu sebesar Rp1,3 triliun dari total sebesar Rp2,1 triliun untuk seluruh angkutan kereta api.
Akankah tarif tersebut akan diturunkan?
Direktur Utama PT KCJ, Muhammad Nurul Fadhila mengatakan, penyesuaian tarif diatur oleh pemerintah baik untuk menaikkan dan penurunannya. Pihaknya, akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah.
"Skema PSO tetap sesuai dengan skema pentarifan yang diatur oleh pemerintah, Jadi yang dibayarkan oleh penumpang sekarang, yaitu 0-25 km itu diatur sekian, 10 Km sekian, dan berlaku kelipatannya sekian," kata Fadhila di Hotel Double Tree By Hilton Jakarta, Rabu 11 Januari 2017.
Ia menjelaskan, PSO itu adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk mensubsidi selisih tarif yang dihitung KCJ dan usulan dari pemerintah. Jadi, kata dia, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat secara tidak langsung.
"Yang disubsidi adalah penumpangnya. Nah, ada selisih dari tarif hitungan operator yang telah disetujui oleh pemerintah, namun pemerintah juga menentukan tarif, sehingga selisih tarif itulah yang disubsidi, jadi berapapun penumpang yang diangkut oleh KCJ dikalikan dengan selisih tarifnya itu, besaran PSO nya itu," kata dia.
Kata dia, salah satu yang akan dilakukan adalah peningkatan perpanjangan relasi. Pada tahap awal di tahun ini, perjalanan KRL akan ditambah dengan relasi Rangkas Bitung-Angke akan beroperasi sebanyak empat perjalanan.
Hal ini, kata dia, juga sejalan dengan program pemerintah untuk memindahkan secara bertahap pengguna jalan raya, kepada transportasi publik dalam hal ini Commuter Line,
"Kan pertanyaannya kalau PSO apa yang dilakukan KCJ? Yang pertama tentu perpanjangan relasi itu bagian dari peningkatan layanan, ada perpanjangan relasi. Jadi kami juga sejalan dengan pemerintah untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang murah," katanya.
