Menkeu: Anggaran Kesehatan Besar tapi Hasil Tak Sebanding
VIVA.co.id – Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 tetap menjaga porsi anggaran kesehatan sebesar lima persen, sesuai dengan mandat yang diberikan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Kendati demikian, apakah selama ini dana yang digelontorkan pemerintah untuk sektor kesehatan mampu menciptakan sebuah sistem pelayanan kesehatan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan elemen masyarakat?
“Indonesia bisa dikatakan masih dalam posisi the follower, dalam menciptakan universal health for our population,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menilai, ketika seluruh dunia ramai membicarakan keputusan mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama membangun fasilitas Obama Care, Indonesia justru masih tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan.
Tak hanya dari sektor kesehatan, bidang pendidikan pun ikut disoroti oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Meskipun alokasi belanja pendidikan telah meningkat drastis sejak 10 tahun yang lalu, tidak ada garansi masyarakat telah mendapatkan akses pendidikan mumpuni.
“Belanja pendidikan dari Rp140 triliun, sekarang mendekati Rp400 triliun. Apakah kita mendapatkan kualitas yang berbeda seperti 10 tahun yang lalu? Belum tentu,” katanya.
Karena itu, Ani memandang, ini menjadi salah satu tantangan pengelola keuangan negara, terutama bagaimana menyalurkan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Apalagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, alokasi anggaran tidak lagi diberikan kepada yang sifatnya tidak produktif, melainkan kepada sektor-sektor produktif, dan mampu menciptakan nilai tambah dan mengurangi kesenjangan di tiap wilayah.
“Ini cerita yang nyata. Tema ini, terus menerus akan kami pegang. Belanja, itu sama pentingnya seperti kita mengumpulkan penerimaan,” ujarnya. (asp)
Muktamar NU Minta Anggaran Pendidikan Tak Dipakai untuk MBG Mulai 2027
Muktamar ke-35 NU meminta pemerintah agar dengan tegas menghentikan penggunaan anggaran pendidikan dari APBN untuk membiayai MBG mulai 2027 sesuai putusan MK.
