- eolaspecialtyfoods.com
VIVA.co.id – Rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi dari Jilid I-XIV Pemerintah disebut, belum mampu untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Harga komoditas masih tinggi, lantaran sistem logistik yang belum betul-betul diperbaiki.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita mengatakan, pengusaha logistik kini cukup pesimistis terhadap paket, yang dikeluarkan pemerintah, karena tidak memberikan manfaat yang nyata.
"Dari paket I-XIV, kita sudah cukup pesimis. Memang, yang kita apresiasi cuma PLB (Pusat Logistik Berikat)," kata Zaldy dalam diskusi bertajuk ‘Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?’, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017.
Zaldy mengatakan, dia memandang pemerintah tidak serius membenahi logistik. Untuk itu, ia berharap, dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang akan diluncurkan, diatur sebuah aturan yang betul-betul berdampak.
"Coba bikin yang nendanglah, kalau tidak, berarti pemerintah betul tidak serius membenahi logistik," ujar dia.
Zaldy juga mengkritik pemerintah yang tidak sinkron antara apa yang dibicarakan dengan yang dilakukan. Menurutnya, tarif-tarif di pelabuhan, harusnya bisa ditekan dengan baik melalui kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta.
"Pemerintah ini memang omdo (omong doang) masalah logistik, apa yang diomongkan beda dengan apa yang dilakukan," katanya.
Harga komoditas yang melambung tinggi, lanjut dia, diharapkan dapat ditekan dengan koordinasi yang baik antara BUMN dan swasta. Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, menurutnya, jangan sampai dikambinghitamkan.
Dia mengkritik monopoli logistik oleh BUMN, sehingga menyebabkan harga komoditas tinggi. Misalnya, monopoli yang dilakukan Pelindo II, atau Angkasa Pura II.
"Pemerintah bilang pembangunan infrastruktur prioritaskan swasta dulu, baru BUMN.
Tetapi, praktiknya ke BUMN dulu, ini yang namanya omdo, berbeda antara yang diomongkan dengan praktiknya," tuturnya. (asp)
