- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo sejak awal memastikan pemerintahannya fokus mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Langkah yang cukup ambisius tersebut diyakini Presiden akan memberikan dampak besar baik ekonomi, terlebih Indonesia telah tertinggal dari negara lain dan membuat daya saing bangsa menjadi rendah.
“Saya meyakini infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita, karena setiap pembangunan pasti ada rekrutmen tenaga kerja. Setiap pembangunan infrastuktur juga menumbuhkan pendukung-pendukung dalam rangka infrastruktur itu tadi," jelas Presiden Jokowi, pada Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), di Istana Negara, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan, salah satu proyek infrastruktur yang jadi fokusnya adalah program tol laut. Program ini memberi manfaat kepada petani kelapa atau kopra, sehingga mereka bisa memasarkan produknya karena ada kepastian kapan kapal tiba dan pergi.
"Kenapa? Karena ada pedagang datang membeli kopra di kampung-kampung. Pedagang itu bisa membawa barang-barang itu karena ada kapal yang jelas. Kapan kapal itu tiba, kapan kapal itu berangkat," jelasnya.
Begitu juga pembangunan jalan tol, yang kini giat dilakukan seperti BUMN PT Waskita. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur seperti ini tidak hanya soal membangun tol. Tetapi aktivitas masyarakat juga akan tergerak kalau tol ini sudah terbangun dan berfungsi.
"Karena begitu jalan tol itu jadi akan mempercepat mobilitas orang maupun mobilitas barang, yang akhirnya akan menurunkan harga-harga yang dilalui jalan tol itu," kata dia.
Butuh Swasta
Namun, Jokowi sadar bahwa mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memang tidak mungkin. Negara butuh lebih kurang Rp5.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Sehingga, untuk mengakali itu perlu peran swasta, perlu terobosan yang mengikutkan pihak lain dalam pembangunan ini.
Maka sedang digalakkan program Kemitraan Pemerintah Swasta atau Private Public Partnership (PPP), dan reksadana terbatas. Selain itu, instrumen investasi dari Taspen yang dulu tidak pernah ikut dalam pembangunan infrastruktur, mulai sekarang akan diikut sertakan pemerintah guna mendukung infrastruktur..
"Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skim lain," jelas Jokowi. (ren)
