- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali membeberkan fakta bahwa Indonesia selama ini belum diurus secara serius. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya ketidaktertiban dari seluruh elemen masyarakat dalam mengurus administrasi.
“Kalau negara diurus sekadarnya, jangan protes kalau republik ini jadi republik sekadarnya,” tegas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani di depan ratusan pengusaha perikanan tangkap, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pengusaha perikanan tangkap yang teregistrasi, berpusat di pulau Jawa sebesar 1.928 pengusaha. Kemudian di susul oleh Sumatera sebanyak 995 pengusaha, dan Sulawesi sebanyak 391 pengusaha.
Namun merinci lebih jauh dari sisi klasifikasi jenis usaha, 67 persen diantaranya justru menggunakan klasifikasi usaha yang tidak berhubungan dengan sektor perikanan. Sisanya satu persen terdaftar sebesar industri pengolahan perikanan, dan 15 persen di sektor perdagangan perikanan.
“Dalam data base pajak dan bea cukai, clue-nya tidak menyebut importir daging sapi. Elektroniklah, apa itu elektroniknya masuk ke perut sapi atau sebaliknya,” katanya.
Tidak tertibnya administrasi di Indonesia, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menggambarkan bahwa Indonesia selama ini diurus dengan tidak serius. Ani berharap, hal ini bisa diperbaiki kedepannya oleh para pengusaha nasional.
“Semakin republik ini diurus main-main, yang untung hanya segelintir orang. Yang rugi hampir seluruh masyarakat. Data ini menggambarkan, republik ini memang belum diurus secara benar, dan kita berutang kepada pendiri bangsa kita,” tuturnya. (ren)
Sri Mulyani Janjikan Insentif ke Perusahaan Peduli Perubahan Iklim
Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal tersebut.
