Pemuda NU Tak Surut Dukung Pemerintah Lawan Freeport
- ANTARA/Muhammad Adimaja
"Ini merupakan rentetan upaya pemerintah dalam menguasai kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar," ujarnya.
Hal itu juga berlaku dalam proses negosiasi dengan PT Freeport. Freeport yang sudah berpuluh tahun menguasai tambang di Papua, memiliki penghasilan besar setiap tahun. Namun, yang diberikan kepada negara hanya sekian persen dari keuntungan yang diterima perusahaan asal Amerika itu. Begitu juga, dengan nilai upah yang diberikan kepada pekerja di Indonesia yang perbandingannya cukup jauh.
"Kesenjangan upah yang diterima pekerja di Freeport tidak manusiawi. Bahkan, menjadi bentuk eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkeadilan, tidak berpihak pada penduduk lokal," kata Yaqut. (asp)