Menteri Siti Marah Studi Sawit Parlemen Eropa Usik Indonesia
- Fikri Halim / VIVA.co.id
Lebih lanjut dia mengatakan, sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development.
"Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh presiden terhadap masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung. Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan, " ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, studi sawit Parlemen Eropa itu tidak lengkap dan tidak tepat dengan potret yang ada untuk Indonesia. Sebab, mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot" investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed.
"Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya," lanjut Siti.
Siti juga menjelaskan bahwa masalah ini sedang diselesaikan dan di antaranya sudah ada hasil. Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui.
Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya untuk menata tata kelola gambut, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah dan lain-lain merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.
"Tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, karena apabila dilihat Indonesia dan Eropa dari udara dari jarak ketinggian yang sama, maka rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira rentangnya sama dengan wilayah dari Spanyol sampai ke Rusia, di sekitar negara Azerbaijan. Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerjanya harus diakui juga dong oleh dunia," jelasnya.
Untuk itu, Siti menyatakan, resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia ini tidak bisa diterima. "Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara mana pun di dunia, mana kala kedaulatannya terusik," ujarnya.