- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Program Satu Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, memiliki kendala utama yakni berupa masalah ketersediaan lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui, hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya pencapaian 100 persen program sejuta rumah tiap tahunnya.
Sofyan pun mencontohkan pencapaian di tahun 2016 lalu, dimana pemerintah hanya mampu membangun 805.169 unit dari target sejuta unit. Walaupun angka tersebut terhitung naik dibandingkan capaian tahun 2015 yang hanya terbangun 699.770 unit rumah, namun masalah keterbatasan lahan ini menurutnya harus ditangani oleh pemerintah.
"(Masalah) tanah selama ini sangat berorientasi pasar, sehingga tanah itu menjadi komoditas. Padahal tanah kan terbatas, terutama di Jawa. Lain dengan di Kalimantan atau Papua, tanah kita memang banyak," kata Sofyan di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.
Sofyan mengatakan, dengan keterbatasan lahan, pemerintah seringkali hanya bisa membangun jenis hunian vertikal atau rumah susun, dibandingkan rumah tapak. "Harga tanah tidak terkontrol. Diperkirakan terus naik sekitar 17 persen per tahun. Ini sangat merepotkan untuk pengembangan MBR, infrastuktur, dan lain sebagainya," kata Sofyan.
Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Eddy Hussy, membenarkan apa yang dinyatakan oleh Soyan Djalil. Menurutnya, dalam perhitungan bisnis, tingginya harga lahan itu membuat para pengembang kesulitan membangun rumah murah.
Selain itu, Eddy juga menilai jika hal itu masih diperparah lagi dengan minimnya insentif dari pemerintah, beserta seperangkat kebijakan yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.
"Masalah ini butuh dukungan pemerintah melalui kebijakan, agar proses perizinan lebih mudah, harga tanah terkontrol, insentif perpajakan, dan kebijakan lainnya yang perlu disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Eddy.
Pemerintah Akui Tak Bisa Kontrol Harga Tanah Sekitar Ibu Kota Baru
Kalau tanah di wilayah ibu kota baru bisa dikontrol pemerintah.
