- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Geliat ekonomi wilayah Maluku dan Papua pada kuartal pertama tahun ini mengalami kontraksi. Meskipun tumbuh 4,16 persen, namun jika dibandingkan secara kuartal ke kuartal periode yang sama tahun lalu, angka tersebut jauh lebih rendah. Perekonomian Maluku dan Papua pada kuartal pertama tahun lalu berhasil tumbuh 14,66 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, mengungkapkan rendahnya kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional, memang karena pukulan yang masih terjadi di sektor pertambangan. Pada kuartal pertama tahun ini, sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.
“Jadi, ke depan, harus di switch. Jangan bergantung terlalu besar terhadap sumber daya alam yang bisa dieksploitasi habis-habisan,” kata Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.
Selain Maluku dan Papua, lanjut Kecuk, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur menjadi wilayah yang selama ini bergantung terhadap sektor pertambangan untuk menopang pertumbuhan. Pada kuartal pertama tahun ini, perekonomian NTB tercatat tumbuh negatif minus 4,18 persen akibat terpukul sektor pertambangan.
“Dulu Newmont, sekarang Amman. Jadi memang kalau kita lihat, akan terjadi pengaruh di sektor pertambangan. Terjadi penurunan produksi di Amman, itu yang menyebabkan NTB negatif pertumbuhannya,” katanya.
Deputi Bidang Neraca Analistik Statistik BPS Sri Soelistyowati mengungkapkan, meruginya para perusahaan yang bergerak di sektor tambang di provinsi NTB dan Papua memang menjadi alasan kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian minim. Maka dari itu, ke depan diharapkan ada pengalihan sektor untuk menjadi sumber pertumbuhan.
“Papua Barat saya ingat teman-teman Freeport bilang ke kami, penurunan produksi sampai 60 persen. Kontraksinya 28 persen. Di Newmont 35 persen. Mereka bergantung ekonominya pada dua perusahaan ini. Besar sekali pengaruh mereka terhadap provinsi tersebut,” ujarnya. (ren)
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
