Orang Indonesia Cuek terhadap Keamanan Data Pribadi
- identityfraudnews.com
VIVA.co.id – Vice Chairman of Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (id-SIRTII/CC), Muhammad Salahuddien, menilai penduduk Indonesia tidak peduli dengan privasi keamanan data.
Padahal, data pribadi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, apalagi, di era digital seperti sekarang. Terlebih pemerintah belum memperketat regulasi soal perlindungan data.
Dikatakan demikian, karena saat ini perlindungan data pribadi baru dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20/2016.
"Semua di internet menggunakan data pribadi. Nah, persoalannya sekarang orang Indonesia itu kekeluargaannya kuat. Jadi, memang kita secara tradisi enggak mengenal privasi. Kita ini masyarakat komunal," kata Didin, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa, 5 September 2017.
Dengan datangnya era digitalisasi, lanjut dia, maka data pribadi masyarakat otomatis sudah tersebar, dan sayangnya, tanpa dilindungi payung hukum. Data pribadi bisa tersebar lewat media sosial, platform aplikasi dan sejenisnya.
Sementara orang Barat, Didin mengungkapkan, sangat peduli dengan keamanan informasi data pribadi. Ia pun mencontohkan umur, status, agama dan sebagainya.
"Pemain asing yang datang ke Indonesia kaget. Indonesia belum ada regulasi perlindungan data pribadi. Kenapa, karena kita menganggap itu (kemanan data pribadi) aman-aman saja. Tentunya, kita tidak akan diterima secara global," paparnya.
Pelaku penyebar data pribadi, Didin menegaskan, juga tidak bisa dijerat lantaran tidak ada undang-undang yang mengatur.
"Sekarang memang tidak ada (hukuman). Kalau lapak atau kios ponsel yang menjual kartu perdana, itu mereka juga melayani untuk memasukkan data diri kita," ungkapnya. (ase)
Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, BI Sediakan Fasilitas Kredit Pembayaran Bagi Nasabah Ritel
BI & ASPI menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yakni opsi pembayaran via fasilitas kredit dengan transaksi domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.
