BukaLapak Desak DJP Setarakan Pajak E-Commerce
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Marketplace lokal, BukaLapak meminta Direktorat Jenderal Pajak tetap mengedepankan aspek kesetaraan dalam upaya memungut kewajiban perpajakan pelaku e-commerce. Saat ini, otoritas pajak masih menggodok pungutan pajak bagi e-commerce.
Co Founder and Chief Finance Office BukaLapak Muhammad Fajrin Rasyid berharap, dalam aturan yang rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat itu, pemerintah menyisipkan aspek kesetaraan dengan pelaku usaha lainnya. Apalagi, selama ini penggiat e-commerce pun telah patuh terhadap kewajibannya.
“Saya hanya berharap aturan ini benar-benar bijak,” kata Fajrin, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.
Menurut Fajrin, pengenaan pajak bagi setiap e-commerce tidak bisa dipukul rata. Sebab, yang memanfaatkan BukaLapak sebagai platform berjualan, berbeda-beda dan tidak bisa disamakan dengan pengusaha-pengusaha kelas kakap lainnya.
Pengenaan pajak pun diharapkan setara dengan penggiat media sosial yang selama ini meraup keuntungan hanya dengan memasarkan suatu produk di akun media sosial. Menurutnya, potensi pungutan pajak para penggiat media sosial jauh lebih besar dari sektor e-commerce.
“Paling gede itu yang jualan di Instagram dan Facebook. Kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram saja. Kalau jualan di BukaLapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram,” katanya.
Maka dari itu, otoritas pajak diharapkan dapat menerbitkan aturan yang mencerminkan keadilan bagi para pengusaha nasional. Aspek kesetaraan diperlukan, agar tidak mematikan bisnis yang bisa menjadi potensi untuk menggeliatkan kembali perekonomian.
“Makanya saya sebenarnya harapannya lebih bijak, dan equal treatment. Jadi tidak hanya sekadar online dan offline, tapi sesama offline seperti BukaLapak dan social media,” jelasnya.
Gaming Jadi Penyangga Bukalapak
Segmen Gaming menjadi pilar utama pertumbuhan Bukalapak dengan raihan pendapatan Rp2,1 triliun pada kuartal I 2026, meningkat pesat dari Rp1,1 triliun di kuartal I 2025.
