Ritel Konvensional Terus Rontok, Pemerintah Mulai Khawatir
- VIVA.co.id/ Bayu Nugraha.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai terpukulnya industri ritel dalam beberapa tahun terakhir. Bendahara negara menegaskan tidak akan tinggal diam mengenai masalah ini, apalagi disebut-sebut ritel konvensional kalah saing dengan ritel online.
“Kami akan terus memonitor perubahan dari perekonomian yang diakibatkan suatu era digitalisasi,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Ani mengaku belum bisa menafsirkan, tutupnya sejumlah gerai ritel konvensional disebabkan karena menjamurnya ritel online dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, beberapa di antara mereka tercatat hanya mengubah pola bisnisnya, dan beralih ke online.
Apalagi, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di akhir September tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini, justru berbanding terbalik dengan kondisi ritel saat ini.
“Ini satu hal yang akan kami pantau, karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya,” katanya.
Disinggung mengenai pemberian insentif bagi pelaku industri ritel konvensional, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun tidak ingin membeberkan secara rinci. Namun, pemerintah berjanji akan memformulasikan kebijakan dalam menghadapi masalah tersebut.
“Kami akan melihat kepada sektor lain, apakah mereka menghadapi tekanan atau perubahan karena adanya konsep digitalisasi ini. Kami akan terus formulasikan kebijakan untuk menyimaknya,” ujarnya.
Sebagai informasi, setelah dua gerai Matahari Department Store tutup beberapa waktu lalu, Lotus Department Store yang berada di bawah manajemen PT Mitra Adiperkasa juga memutuskan untuk menutup gerainya. Mulai dari gerai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Bekasi, dan kawasan Cibubur. (one)
BI Ungkap Fungsi KKI, Bukan Sekadar Kartu Kredit untuk Belanja Masyarakat
BI menjelaskan Kartu Kredit Indonesia atau KKI hadir sebagai alternatif pembayaran yang melengkapi ekosistem digital, bukan untuk mendorong masyarakat berutang.
