Reformasi Kemudahan Usaha, RI Jadi Salah Satu yang Terbaik
- diverseeducation.com
VIVA – Bank Dunia telah menerbitkan laporan tahunan kemudahan berusaha di dunia, yang bertajuk Reforming to Create Jobs. Laporan ini, merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di masing-masing negara.
Hasil survei yang dilakukan lembaga donor tersebut, menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 72 pada 2018, atau naik 19 peringkat dari tahun ini. Dengan pencapaian tersebut, peringkat Indonesia masih lebih tinggi di antara negara berkembang seperti Afrika Selatan, India, Filipina, dan Brasil.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia pun tak ragu menyebut Indonesia sebagai satu dari 10 negara terbaik yang melakukan reformasi kemudahan berusaha dalam 15 tahun terakhir, di mana lebih dari separuhnya telah dilakukan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
“Indonesia melakukan tujuh reformasi, yang merupakan reformasi tertinggi dalam satu tahun,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves melalui keterangan resminya, Rabu 1 November 2017.
Meski demikian, Bank Dunia tetap menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memperbaiki bidang penegakan kontrak. Biaya untuk menyelesaikan perselisihan komersial melalui pengadilan negeri di Jakarta masih tinggi.
Meskipun sudah menurun menjadi 74 persen saat ini, angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata 21,5 persen di negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.
Maka dari itu, Bank Dunia berharap pemerintah Indonesia bisa terus melanjutkan reformasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha di dalam negeri.
“Melanjutkan momentum dalam upaya reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan, merupakan kunci untuk menstimulus lebih jauh lagi sektor swasta di negeri ini,” ujarnya. (art)
Purbaya Tegaskan Pencabutan Izin Tambang Martabe Demi Perbaiki Iklim Investasi
Purbaya mengatakan, pencabutan izin tambang emas Martabe di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional.
