- Viva.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Pemerintah telah merevisi target pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Dari yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2018 menjadi kuartal pertama 2019. Alotnya negosiasi pemerintah dan Freeport, yang sudah berjalan selama berbulan-bulan, menjadi salah satu penyebab penundaan tersebut.
Saat membuka Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke-20 di Manado, Rabu 15 Nopember 2017, Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan kontribusi Freeport masih kecil terhadap rakyat Indonesia. Apalagi perusahaan Amerika Serikat Tersebut sudah puluhan tahun beroperasi.
“Minta 51 persen (Divestasi saham) saja kok takut," ujar Jokowi.
Dia pun menegaskan, pemerintah tetap akan mendorong divestasi saham tersebut. Prosesnya pun akan dilakukan dengan prosedur yang tepat dan, sehingga tidak merugikan negara.
"Jangan mundur, terus tapi saya yakin bisa dapat. Kalau kita ragu akan terus dimainin,” tambahnya.
Negosiasi antara pemerintah dan Freeport sampai saat ini masih berjalan. Tidak hanya mengenai divestasi saham, proses negosiasi itu juga membahas masalah perpajakan. (ren)
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
