Curahan Hati Bappenas Soal Sulitnya Turunkan Kemiskinan RI

Ilustrasi kemiskinan di desa.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA – Saat ini sebanyak 36 juta orang di ASEAN terjebak dalam kemiskinan ekstrim atau di bawah garis kemiskinan. Bahkan, berdasarkan laporan ASEAN-China-UNDP sebanyak 90 persen dari 36 juta orang itu ada di Indonesia dan Philipina.

img_title Lahan Pertanian Organik Indonesia Tumbuh 24 Persen

Lalu, bagaimana cara Indonesia mengurangi angka kemiskinan itu?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan kemiskinan ekstrem di Indonesia memang masih ada tapi perlahan menurun.

img_title Butuh Dukungan Pusat, Bobby Nasution Beberkan 5 Prioritas Pembangunan Sumut kepada Bappenas

Menurut dia, saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah melakukan integrasi data penduduk, khususnya warga di pelosok dan kurangnya akses infrastruktur.  

"Dengan fokus perbaiki data penduduk maka kemudian adalah menentukan program yang tepat, lalu pemerintah tentu akan menciptakan program ekonomi produktifnya bagi masyarakat," jelas Vivi saat dihubungi VIVA.

img_title Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Ia mengungkapkan, data yang tak lengkap membuat sejumlah warga miskin tidak terakses bantuan dari pemerintah. Terlebih akses budaya ikut menjadi penghambat sehingga banyak warga yang akhirnya tak terlaporkan.

Untuk itu, masalah integrasi data ini akan jadi fokus pemerintah pada 2018 nanti. Dan bila itu sudah selesai maka tentu sejumlah program akan cepat masuk, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Masalahnya integrasi data ini memang tidak mudah, karena nantinya warga harus punya NIK, nah seperti di NTT itu bukan karena akses tapi budaya, sehingga banyak yang tidak terlaporkan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Perlu diketahui pada 2015-2017 sebanyak 821.570 jiwa telah keluar dari status miskin. Dan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Maret 2017 sebesar 10,64 persen, turun dari Maret 2015 yang sebesar 11,22 persen.

Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga makin berkurang. Seperti diindikasikan melalui rasio GINI, pada Maret 2017 tercatat 0,393. Padahal, pada Maret 2015 masih 0,408.

Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof Dedi Prasetyo dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy di Jakarta, Sel

Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat

Kementerian PPN/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan BRAN dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut