Ini Permintaan Pengembang Jika DP Nol Persen Mau Jalan
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun hunian vertikal dengan biaya uang muka, atau down payment (DP) Rp0 terus mendapat dukungan.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, jika DP nol rupiah terealisasi, bisa saja digabungkan dengan program pemerintah pusat di bidang perumahan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), atau subsidi selisih bunga (SSB).
"Apersi mengusulkan, untuk menggenjot supply (permintaan), maka dibuat skema bukti membangun hunian subsidi (BBHS) untuk menambah margin dalam pembangunan hunian bersubsidi, sehingga lebih banyak pengembang yang akan terdorong untuk membangun hunian vertikal di DKI," ujar Ketua Umum Apersi Endang Kawidjaja kepada wartawan, Jumat 8 Desember 2017.
Endang mengatakan, skema bukti hunian subsidi memberikan keringanan untuk membangun hunan vertikal berdasarkan kewajiban dari para pengembang besar.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 menyebutkan, pembangunan skala besar yang dilakukan badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang.
"(UU tersebut) pemerintah daerah dapat memberi insentif kepada pelaku pembangunan hunian bersubsidi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Endang yang juga sempat bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di Balai Kota, mengusulkan bangunan hunian DP nol rupiah tidak lebih dari tujuh lantai atau Low Rise Vertical atau LRV.
Pertemuan itu, kata dia, Pemerintah Provinsi masih menampung semua masukan dari semua pihak, terlebih dari para pengembang.
"Bangunan LRV ini murah dibangun dan murah pemeliharaan. Sehingga, diharapkan tepat sasaran,” kata dia.
Gelombang PHK Berlanjut, Giliran Raksasa Properti AS Bakal Pecat Seratusan Karyawan
Pengembang properti AS, CommonBond Communities, umumkan PHK 117 karyawan di tengah restrukturisasi besar. Pemangkasan terjadi dua tahap dari Juni 2025 dan Januari 2026.
