Warisan Besar Menlu Hassan Wirajuda

VIVAnews - Sudah lebih dari delapan tahun Dr. Nur Hassan Wirajuda menjabat sebagai menteri luar negeri (Menlu). Bagi Wirajuda, satu windu sudah cukup bagi dirinya untuk menduduki jabatan penting itu, yang segera ditempati oleh penggantinya, Marty Natalegawa.

"Saya percaya bahwa posisi apapun yang saya emban pasti ada terminalnya, ada ujungnya," kata Wirajuda.  

Di balik penampilannya yang sangat kalem dan low profile, Wirajuda telah memberi pencapaian yang signifikan dalam memimpin para diplomat melaksanakan politik luar negeri Indonesia. "Saat kemampuan finansial dan kapabilitas militer kita terbatas, maka yang harus kita andalkan saat ini adalah kekuatan diplomasi," demikian tutur Wirajuda suatu ketika. 

Saat berbicara di berbagai forum, menteri kelahiran Tangerang, 9 Juli 1948, sering menonjolkan konsep "diplomasi total." Pendekatan diplomasi ini memandang setiap isu secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Bagi Wirajuda, sudah bukan zamannya lagi para diplomat kini hanya duduk di belakang meja. Maka, para diplomat yang dia pimpin harus bisa mendekatkan jarak antara apa yang terjadi di luar negeri dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan domestik. Inilah yang Wirajuda sebut sebagai faktor intermestik.

Pendekatan Diplomasi Total dan Faktor Intermestik itu menjadi pijakan bagi Wirajuda dalam melakukan sejumlah perubahan besar selama lebih dari delapan tahun menjadi menteri luar negeri Indonesia. 

1. Reformasi di Tubuh Deplu
Walau terkesan berhati-hati, Wirajuda pun berani melakukan perubahan internal dalam struktur Departemen Luar Negeri yang dia pimpin. Saat kali pertama ditunjuk sebagai menteri luar negeri oleh presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, pada 2001, Wirajuda menyadari Deplu perlu pembenahan organisasi.

"Pembenahan internal di tubuh Deplu memacu para diplomat karir untuk menunjukkan kinerja mereka secara lebih efektif dan efisien. Marty Natalegawa [menteri luar negeri baru] merupakan salah satu contohnya," tutur Rizal Sukma, pengamat politik luar negeri Indonesia dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

Maka, setelah melalui pengkajian selama empat tahun, melalui Peraturan Menteri Luar Negeri 19 Agustus 2005, Wirajuda berani melakukan perombakan struktur Deplu. Dulu, struktur Deplu berdasarkan pendekatan fungsional (politik, ekonomi, budaya), kini diubah menjadi pendekatan kewilayahan (dibagi per kawasan - mulai dari ASEAN, Asia-Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa, Timur Tengah, Multilateral, dll).

Struktur baru yang diadopsi dari jajaran kementrian luar negeri Jepang dan Australia ini menunjukkan bahwa para diplomat kini tidak sekadar menguasai satu fungsi saja - apakah itu hanya ekonomi, politik, atau keamanan - namun juga harus memahami semua bidang saat banyak kawasan mulai mengambil peran penting dalam tatanan global.  

2. Menghidupkan Kembali Juru Bicara
Ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Setelah sekian lama vakum, pada akhir 2001 Departemen Luar Negeri menghidupkan kembali posisi Juru Bicara.

Namun, juru bicara yang dihidupkan kali ini tampak berbeda karena tidak sekadar menyampaikan program yang dijalankan Deplu, melainkan juga harus mengantisipasi isu-isu internasional yang mendapat perhatian besar media massa.

Berbeda dengan masa sebelumnya ketika Juru Bicara diletakkan dalam struktur yang jauh jaraknya dari pimpinan, maka dalam struktur Deplu yang baru, Juru Bicara dirangkap oleh Kepala Biro Administrasi Menteri, yang sehari-hari terus mengikuti aktifitas dan pertemuan-pertemuan Menlu.

"Dengan demikian, Juru Bicara mengerti betul latar belakang dan dasar pemikiran dari setiap isu yang muncul. Juru Bicara Deplu punya kredibilitas yang tinggi dan mampu bereaksi dengan kecepatan yang tinggi pula," kata Wirajuda suatu ketika.

Marty Natalegawa

Marty Natalegawa, mantan Juru Bicara Deplu yang kini menjadi menteri luar negeri Indonesia (AP Photo)

Bagi kalangan pengamat dan media massa, posisi Juru Bicara ternyata membuat Deplu mendapat perhatian yang besar dari kalangan publik dan media massa internasional. "Dari sekian institusi pemerintah, Departemen Luar Negeri memiliki Juru Bicara yang bekerja dengan efektif dan menempatkan Deplu berada pada posisi yang strategis dalam menyuarakan sikap pemerintah atas suatu isu," kata Dinna Wisnu, pengamat diplomasi dari Universitas Paramadina, Jakarta.

Selain melayani pertanyaan para wartawan melalui telepon, Juru Bicara Deplu rutin menggelar jumpa pers mingguan. Peran ini dijalankan dengan baik oleh Juru Bicara pertama Deplu, Marty Natalegawa, selama tiga tahun sebelum akhirnya mendapat tanggung jawab besar sebagai Dirjen Kerjasama ASEAN, Duta Besar RI untuk Inggris dan PBB dan kini menjadi menteri luar negeri baru.
 
3. Membentuk Diplomasi Publik
Posisi ini termasuk daru reformasi internal yang dijalankan Wirajuda di tubuh Deplu. Sesuai dengan pendekatan "Diplomasi Total" dan konsep "Intermestik" yang dia terapkan, Wirajuda menilai bahwa bukan zamannya lagi Deplu hanya mengikuti pendekatan government-to-government. "Berbeda dari upaya diplomasi konvensional yang berhadapan dengan pemerintah negara lain, maka diplomasi publik harus berhadapan dengan aktor-aktor non-pemerintah atau publik, baik di negeri sendiri maupun di negara lain," kata Wirajuda. 

Maka, dalam struktur baru Deplu, dibentuklah Direktorat Diplomasi Publik. "Saya merasakan bahwa direktorat ini membuat Deplu menjadi lebih leluasa untuk menjangkau aktor-aktor non-pemerintah atau masyarakat yang memiliki pengaruh luas dalam memberi opini publik. Keberadaan mereka menjadi kian penting dalam percaturan global saat ini," kata Umar Hadi, mantan Direktur Diplomasi Publik yang kini menjadi Wakil Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

Pada intinya, menurut Hadi, diplomasi publik mendekatkan diri dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, cendekiawan, pekerja media, hingga kaum ulama.

Itulah sebabnya Direktorat Diplomasi Publik secara berkala menyelenggarakan annual lectures (kuliah tahunan) mengenang tokoh-tokoh diplomasi di berbagai universitas. Selain itu, Deplu juga menyelenggarakan program Duta Belia yang memperkenalkan dunia diplomasi kepada para pelajar berprestasi.

Melalui Direktorat Diplomasi Publik, Deplu juga melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat seperti dengan Nahdlatul Ulama dalam "International Conference of Islamic Scholars" dan dengan Muhammadiyah dalam "World Peace Forum." Dengan media massa, Deplu setiap tahun menyelenggarakan ’Global Intermedia Dialogue’.


4. Penegakkan HAM dan Perlindungan WNI
Menyesuaikan reformasi politik dan pemerintahan, Deplu di bawah Hassan Wirajuda pun memasukkan elemen penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam struktur baru. Dengan memiliki Direktorat HAM di tubuh Deplu, pemerintah memiliki instrumen khusus untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional mengenai penegakan HAM di dalam negeri, yang selama ini menjadi titik sorot masyarakat internasional (terutama dari negara-negara Barat) setiap kali memandang Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia selalu dicecar oleh negara-negara Barat, baik dari tingkat pemerintah, pers, dan lembaga swadaya masyarakat atas lemahnya penegakan HAM di negeri ini, padahal informasi yang mereka dapatkan tidak selalu akurat dan bahkan kadaluarsa. "Hassan Wirajuda membentuk sebuah instrumen yang menjadi PR (public relation) dan kampanye kepada dunia bahwa Indonesia tengah mengalami perubahan dan terus memperbaiki penegakan HAM," kata Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS. 

Selain itu, Deplu di bawah Wirajuda juga serius memperhatikan nasib para warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Sebagian besar dari mereka adalah para buruh rendahan yang menjadi korban eksploitasi dan kesewenang-wenangan di tempat mereka bekerja.

Maka, dibentuklah Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di tubuh Deplu. Selain itu, sejak 2007, Deplu berinisiatif mendirikan fasilitas "Citizen Service" di sejumlah perwakilan di luar negeri di mana banyak warga Indonesia berdomisili. Fasilitas ini terbukti mempersingkat layanan konsuler dan administrasi seperti perpanjangan buku paspor kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

"Selain itu, citizen service juga memberi layanan konseling dan bantuan hukum kepada para pekerja migran," kata Wardhana, Duta Besar Indonesia di Singapura. Bersama Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia, KBRI Singapura menjadi proyek percontohan Citizen Service, yang terbukti mendapat sambutan hangat dari para warga Indonesia.  


5. Menghadirkan Kembali Wakil Menteri Luar Negeri

Dalam lebih dari lima puluh tahun terakhir, baru kali ini Departemen Luar Negeri menghadirkan kembali posisi wakil menteri. Di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, Departemen Luar Negeri pernah memiliki pejabat wakil menteri, namun tidak bertahan lama karena pada saat itu jabatan tersebut tidak begitu penting. Namun saat peran diplomasi Indonesia di panggung internasional kini semakin intensif, Wirajuda menilai bahwa jabatan wakil menteri luar negeri perlu dihidupkan kembali.

Sejak September 2008, wakil Menlu dijabat oleh Triyono Wibowo, mantan duta besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia. Sesuai Peraturan Presiden No. 20 dan 21 tahun 2008, sebagai pejabat eselon satu plus, wakil menteri luar negeri harus membantu menterinya mengelola departemen. Wakil Menlu juga harus mengimplementasikan program-program Departemen Luar Negeri bersama dengan para pejabat eselon satu.