Lawan Kampanye Negatif Sawit, RI Siapkan Siasat Hadapi Eropa
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Empat Menteri Kabinet Kerja merapatkan barisan untuk membahas permasalahan kelapa sawit Indonesia. Di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Rapat yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu juga dihadiri oleh kalangan pengusaha, di antaranya CEO Sinar Mas Group Franky Wijaya.
Seperti diketahui, saat ini, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mendapatkan masalah di pasar luar negeri. Uni Eropa berupaya menjegal produk sawit melalui Resolusi Sawit yang disahkan oleh parlemen Uni Eropa dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests.
Mendag Enggar yang pertama kali meninggalkan rapat mengatakan, pemerintah Indonesia masih akan menyiapkan data untuk melakukan pertemuan tingkat menteri dengan negara penghasil produk kelapa sawit seperti Malaysia.
"Tanggal 11-12 (Januari), kita mengusulkan menyampaikan bahwa kita minta ditunda saja dulu. Pertemuan tingkat menterinya," kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin 8 Januari 2018.
Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang dipersiapkan dalam pertemuan tingkat menteri lintas negara itu. Persiapan matang untuk memperkuat argumen Indonesia diperlukan.
"Daripada kita datang pertemuan, tetapi kita belum siap. Ministerial meeting-nya yang dipimpin dari kita pak Menko. Jadi, nanti pak Menko saja (menjelaskan)," ujar dia.
Sementara itu, CEO Sinar Mas Group, Franky Wijaya mengatakan, Malaysia dan Indonesia adalah dua negara penghasil produk sawit terbesar di seluruh dunia yang menyumbang hingga 85 persen produksi sawit global.
"Kedua negara, kita ini kan sudah produksi 83, atau 85 dari seluruh dunia. Dengan dua negara ini, kalau bisa sepakat harusnya semua itu bisa di-resolve, keruwetan ini bisa resolve-lah istilahnya," ujar dia.
Menurut dia, melalui ahli universitas dan pusat riset, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan persoalan ini. "Bisa dengan seluruh expert di universitas atau riset center, untuk melakukannya. We dont have to debate lah, kita bukan hanya berantem mulut tapi fakta," kata dia.
