Utang RI Sudah Banyak, Proyek Infrastruktur Butuh Swasta

Para pekerja sibuk di suatu lokasi proyek infrastruktur di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • REUTERS/Garry Lotulung

VIVA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengajak swasta dan BUMN lebih aktif membangun infrastruktur. Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menjadi jurus pemerintah mengatasi keterbatasan APBN.

Dijelaskan, total investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp4.769 triliun. APBN atau APBD hanya sanggup sekitar 41,3 persen atau Rp1.969 triliun.

Sementara sisanya, sebesar 22 persen atau Rp1.058,7 triliun akan dipenuhi oleh BUMN dan partisipasi swasta sebesar Rp1.740,7 triliun atau 36,5 persen.

"Kita ingin memfasilitasi alternative financing, atau creative financing, dalam pembangunan infrastruktur baik swasta maupun BUMN dan tentunya harus didukung oleh Pak Wimboh (Ketua OJK). Di situ lah kenapa PINA ini kita dorong," kata Bambang di hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.

Ia mengatakan, pemerintah pun memastikan APBN hanya akan diberikan untuk infrastruktur dasar khususnya mengentaskan kemiskinan. Bahkan Penyertaan Modal Negara (PMN) termasuk akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

"PMN itu pun kita anggap APBN, kebetulan saya pernah jadi menkeu. Saya tahu persis setiap rupiah yang kita berikan ke BUMN menambah utang, karena budget kita defisit. Budget defisit pun harus menerbitkan surat utang. Apalagi memberikan PMN yang tidak below the line atau tidak surplus," kata dia.

Cegah Defisit Besar

Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin defisit anggaran semakin besar gara- gara PMN yang lebih besar namun tidak produktif.

Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara

"Kita tidak ingin negara terjebak utang yang nantinya sulit dikendalikan. Utang itu tetap perlu, karena semangat korporasi. Tapi utang itu harus digunakan secara wise dan bijaksana, tepat sasaran dan efektif. Yang penting manajemen tidak menyusahkan perusahaan atau negara," ujarnya.

Untuk itu lah, sambung dia, pemerintah saat ini gencar mendorong Pembiayaan Investasi Non Anggaran khususnya infrastruktur yang bisa menarik minat swasta dan BUMN.

Ini Penyebab Aset PLN Nusantara Power Melesat Jadi Rp 350 Triliun

"Kita juga ingin terus menggerakkan semangat bahwa infrastruktur adalah salah satu lahan investasi yang potensial di Indonesia, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan income perkapita yang terus membaik," kata dia. (ren)

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Banten Abdul Mukhlis (kiri) membantu salah seorang pemudik pengguna mobil listrik Andi Yani (kanan) saat melakukan pengisian daya di SPKLU rest area Pelabuhan Merak.

Transaksi Kendaraan Listrik di SPKLU Melonjak 5 Kali Lipat

Total transaksi di SPKLU selama periode mudik Lebaran 2024 mencapai belasan ribu transaksi.

img_title
VIVA.co.id
3 Mei 2024