Skema Pembelian Rumah DP Nol Rupiah Diminta Lebih Jelas
- Irwandi
Selain itu, sambung dia, dengan batasan harga dalam program subsidi FLPP, harga rusunami yang bisa memperoleh fasilitas FLPP adalah untuk rusun di bawah harga Rp250 juta. Artinya program DP 0 persen ini belum bisa sepenuhnya mendapatkan subsidi.
"Untuk tipe 21 seharga Rp184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilan yang bisa mengangsur diperkirakan antara Rp6–7 juta per bulan. Hanya sebagian kecil rusun nol persen ini yang nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat MBR," kata dia.
Subsidi Besar
Maka dari itu, pihaknya menilai masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk dapat membeli rusunami. Dengan keterbatasan daya beli, tidak seharusnya juga diberikan subsidi yang terlalu besar yang akan membebani APBN.
Beberapa skema usulan seperti subsidi DP satu persen sampai subsidi bunga lima persen dinilai akan memberatkan dan membebani APBN bila dilakukan terus menerus.
Artinya, sambung dia, Pemprov DKI Jakarta harus membuat program yang juga dapat menyasar kaum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di bawah segmen hunian DP nol persen dan dimungkinkan untuk tidak dipaksakan membeli, tapi menyediakan rusun sewa bagi kaum pekerja perkotaan.
"Sebuah transformasi kota yang juga terjadi di kota-kota besar di dunia ketika dalam batas tertentu masyarakat hanya bisa menyewa dibandingkan membeli," kata dia.
Karenanya Indonesia Property Watch menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk dapat segera memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat terkait kejelasan DP nol persen.
"Sehingga apa yang telah dilakukan tidak hanya sekedar seremonial groundbreaking namun dengan sebuah model pembiayaan yang dapat diterapkan kepada masyarakat MBR," ujarnya. (ren)