- VIVA.co.id/ Bayu Nugraha
VIVA – Kenaikan harga komoditas beras yang terjadi sejak pertengahan 2017 telah semakin menurunkan daya beli kalangan buruh. Bahkan saat ini diklaim sampai 25 persen.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kondisi itu semakin memperburuk kondisi ekonomi para buruh. Apalagi sebelumnya buruh juga telah menderita penurunan daya beli akibat kebijakan pengupahan yang dinilai terlalu rendah di banyak daerah di Indonesia.
"Faktanya, sebelum harga beras naik, daya beli masyarakat sudah turun. Apalagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun. Bahkan dalam hitungan KSPI, daya beli buruh turun 20 hingga 25 persen," ujar Said melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA pada Jumat, 26 Januari 2018.
Said menyampaikan, KSPI kecewa dengan ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi gejolak harga beras yang sudah diprediksi sejak tahun lalu.
Apalagi, Said melanjutkan, pemerintah juga terkesan kewalahan saat gejolak terbukti terjadi. Hal ini terbukti dengan perbedaan data yang ditunjukkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Urusan Logistik (BULOG) terkait data stok beras.
"Padahal urusan beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh," ujar Said.
Said juga mengaku kecewa dengan keputusan impor sebanyak 500 ton beras. Hal itu dinilai sia-sia dan tidak efektif untuk menekan harga saat ini.
"Presiden Joko Widodo terkesan membiarkan dan mendiamkan, serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ton," ujar Said.
